DKI akan Bangun CCTV di 5 Wilayah Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan membangun sistem CCTV  (closed circuit television) di lima wilayah administratif kota Jakarta, yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta dalam mengintegrasikan semuanya.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta  akan menjadi crisis center (pusat kontrol).

“Sistem dulu itu lucu, CCTV masing-masing yang pegang siapa tidak jelas. Nah, Nah kalau ini sekarang ada yang mau langsung ngurusin. Kita minta Diskominfomas mengintegrasikan itu semua, tapi yang mengontrolnya ada di BPBD untuk seluruh Jakarta,” kata Basuki usai rapat dengan pihak Diskominfomas di Balai Kota, Senin (18/8).

Sistem CCTV sebelumnya yang dimaksud Basuki adalah dugaan korupsi pengadaan sistem CCTV di Monas yang dilakukan oleh Direktur PT. Harapan Mulya Karya, Dario Sahad.

“Jadi kasus dulu itu karena semua IP kan dia pegang, tidak mau kasih kita. Setiap kali rusak, mau minta sama mereka mesti ngemis dulu. Mana bisa begitu? Kalau sudah dikerjakan (sistemnya, Red), kami berhak semuanya. Makanya, dulu karena perjanjian pengadaan barang juga tidak jelas,” cetus Basuki.

Akan tetapi pihak yang diduga korupsi itu, kini sudah bebas. Padahal dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa dugaan penyimpangan antara lain, pertama, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang diindikasikan mark up. Kedua, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Ketiga, pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 persen dilaksanakan sehingga seluruh biaya proyek sebesar Rp. 1.717.000.000 dibayarkan kepada rekanan padahal proyek belum selesai 100 persen. Keempat, penerbitan surat-surat sudah dilakukan padahal proyek belum 100 persen selesai dilaksanakan seperti Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (PPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), bukti pendukung dan kwitansi pembayaran proyek, dan juga belum diserahterimakan dari rekanan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA).

“Udah bebas, bukan dia katanya (pelaku korupsi, Red). Dia tidak mau rugi kan, karena katanya itu sebagian sumbangan dia. Saya tidak mau tahu lagi, itu urusan polisi. Nanti kita bangun sistem yang baru saja, tahun depan beres kata Diskominfomas,” pungkasnya.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Alberto Ali mengatakan konsep yang dilaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI, Basuki TP, di mana CCTV itu bisa dimanfaatkan oleh publik.

“Dimanfaatkan dalam artian ke depan, kemungkinan ada sekitar 3.000 CCTV yang berkontribusi kepada kita di website jakarta.go.id. Nah, nanti harapannya semua itu terintegrasi, bisa disajikan di sana, semuanya bisa dilihat, misalnya kalau mau ke kantor lewat Sudirman macet atau tidak, bisa lihat dari situ. Terus yang sifatnya ke luar itu bisa dipublikasikan, tapi yang sifatnya ke dalam misalnya ruang gubernur  dan wagub, nanti hanya biro umum Pemprov DKI yang bisa mengawasi,” papar Alberto, usai rapat dengan Wagub DKI di Balai Kota, Senin (18/8).

Dalam rapat juga dibicarakan ke depannya akan ada satu ruangan yang memang khusus memonitoring aktivitas CCTV, dan rencananya crisis center ada di BPBD DKI, bukan lagi di Balai Kota. Jadi semua aktivitas monitoring ada di situ.

“Jadi rapat tadi lebih menginventarisir masalahnya apa, infrastruktur yang sudah baik apa, yang perlu diperbaiki apa, nanti yang perlu diperbaiki ini yang menjadi tanggung jawab Diskominfomas, termasuk yang mengintegrasikan. Tapi pemanfaatannya berbeda pada masing-masing sektor, misal Dishub dengan perhubungannya, BPBD dengan bencananya, Tata Ruang, dan seterusnya,” kata dia menjelaskan.

Alberto menambahkan, saat ini sudah ada kurang lebih 118 CCTV di jakarta.go.id, yang mencakup dari Monas sampai jalan-jalan protokol.

Terkait pengamanan CCTV dari tindak pencurian pihak yang tidak bertanggung jawab, Alberto menegasakan hal itu lebih ke teknisnya, di mana coverage lokasi pemasangan CCTV dibuat sedemikian rupa sehingga bisa aman (tidak terlihat/tersembunyi). Selain itu dia katakan, ada CCTV dari berbagai sudut, jadi kalau ada yang mencuri dari sisi tertentu, bisa ketahuan dari sisi lainnya. Jadi itu memang hanya teknis pemasangan saja.

Perencanaan yang diharapkan ke depannya bahwa Pempron DKI bisa memonitor semua aktivitas kota, tanpa harus menempatkan petugas-petugas yang banyak, karena dengan teknologi kita bisa mengawasi. Misalnya di Monas begitu sudah dipasang CCTV beserta speakernya, kalau ada yang melanggar tinggal ditegur melalui speaker jangan lewat jalan itu, dan lain sebagainya.

“Akhir 2015 sudah jalan, tapi penyempurnaannya di 2016, karena kita melibatkan seluruh SKPD di DKI. Jadi nanti kalau Pak Wagub mau jalan blusukan, bisa dari crisis center itu. Termasuk CCTV di kelurahan, kecamatan, dan di kampunng-kampungnya di lima wilayah kota,” pungkasnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja