DKI Prediksi Ketok Palu RAPBDP 2016 Pertengahan Oktober

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan DKI Jakarta akan masuk dalam paripurna persetujuan.

“Berharapnya kalau RAPBDP ini sesuai dengan Badan Musyawarah (Bamus), tanggal 12 Oktober sudah paripurna persetujuan RAPBD dan langsung dikirim ke Kemendagri. Semoga semua dilancarkan dan dimudahkan Yang Maha Kuasa,” kata Tuty di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari Selasa (4/10).

Tuty menjelaskan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang meleset dari prediksi pada tahun 2016 terjadi seperti efek domino, yakni ketika tahun 2015 Dana Bagi Hasil (DBH) tidak ditransfer seluruhnya oleh pemerintah pusat.

“DBH yang ditransfer tahun 2015 hanya sebesar Rp 5,1 triliun. Jadi kalau itu ditransfer seluruhnya, maka perkiraan Silpa kita Rp 5,1 triliun ditambah Rp 4,9 triliun sehingga bisa sekitar Rp 9 triliun. Namun, karena tidak tertransfer semua hanya Rp 4,9 triliun. Padahal perkiraan kami dulu sebesar Rp 7,9 triliun di tahun 2015. Baru tahun ini DBH tidak ditransfer seluruhnya,” ujar dia.

Silpa 2015, lanjut dia, masuk menjadi penerimaan pembiayaan tahun 2016. “Jadi waktu kita menghitungnya, kita pikir asumsinya seluruh DBH ditransfer, ternyata ada yang ditransfer 2016 sebesar Rp 5,1 triliun.”

Penyerapan tahun 2016 dengan adanya perubahan diharapkan akan tinggi. Hal itu karena hal-hal yang diperkirakan tidak bisa diserap sudah dilakukan perubahan. Ia mencontohkan, kegiatan yang tidak bisa dilakukan di tahun 2016, baik yang bersifat konstruksi mapun yang bersifat non konstruksi, ialah dinas perumahan, bina marga, kesehatan, dan pendidikan.

“Kita optimis angka penyerapan bisa 90 persen lebih.”

Meski rapat paripurna sedikit mengalami keterlambatan, Tuty menyatakan hal itu tidak lantas menjadi masalah. Sebab, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI sudah terperinci dan komperehensif.

Tuty menjelaskan, pada hari Rabu (5/10), adalah tahap pidato penyampaian pandangan fraksi, dan pada hari Kamis (6/10), adalah hari memberikan jawaban.

“Setelah itu ada pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan input sudah tidak terlalu banyak karena KUAPPAS kami sudah detail, sudah seperti RKA,” tuturnya.

Ikhwal RAPBD 2017, setelah penyampaian KUAPPAS di bulan Juni, hingga kini belum ada pembahasan untuk tahun 2017.

“Karena Badan Anggaran (Banggar) mengharapkan bertahap. Setelah perubahan baru membahas tahun 2017,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari