DPR Masih Harap Belas Kasihan Presiden Restui Dana Aspirasi?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto masih berharap Pemerintah dapat menerima Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Sebab, UP2DP adalah amanat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"DPR mengharapkan pemerintah dapat sepakat untuk mengakomodasi usulan program yang sudah diinisiasi oleh DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata Novanto dalam pidatonya menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut dia, program yang lebih dikenal dengan sebutan dana aspirasi itu merupakan bentuk perpanjangan tangan wakil rakyat untuk pembangunan daerah yang merata di seluruh Indonesia. "Usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR RI, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan," ucap Novanto.

"Program ini juga harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas manfaat, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," dia menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan tidak ada jatah UP2DP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Menurut Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki keputusan itu bulat dan telah didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sudah final, terserah kalau DPR RI masih mau mengajukan," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

DPR mengusulkan UP2DP sebesar Rp 20 miliar per anggota dewan untuk setiap tahun. Pengusulan UP2DP ke dalam RAPBN 2016 adalah salah satu strategi melaksanakan pemerataan pembangunan nasional.

Dengan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota setiap tahunnya, DPR akan bisa berperan memastikan anggaran pembangunan menyentuh semua titik. Nantinya, setiap anggota DPR bisa mengusulkan program-program pembangunan di daerah pemilihan kepada pemerintah melalui APBN. ‎

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook