DPR: Putusan MK Bukti Eksistensi OJK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kemenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di Mahkamah Konstitusi merupakan bukti eksistensi OJK, kata Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadel Muhammad. 

"Kemenangan ini merupakan bukti bahwa OJK dibentuk dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional agar mampu tumbuh berkelanjutan serta menciptakan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia di Jakarta, Rabu (5/8).

“Hari ini adalah bukti eksistensi OJK berdiri di atas landasan konstitusional," kata dia menambahkan.

Fadel menuturkan OJK tidak hanya akan peduli kepada kestabilan sektor jasa keuangan, namun OJK juga akan peduli pada kepentingan konsumen dan masyarakat Indonesia.

"OJK bukan kumpulan program komputer yang tidak akan peduli pada masalah riil yang dihadapi bangsa Indonesia. Apalagi, salah satu tujuan OJK adalah menjaga kepentingan nasional," kata Fadel.

Terkait dengan pungutan, Fadel menjelaskan, selama ini pungutan yang dilakukan OJK tidak menggoyahkan independensi otoritas tersebut karena hal itu diperuntukkan langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan di sektor jasa keuangan yang tujuan akhirnya untuk keperluan negara.

"Pungutan juga bukan merupakan beban karena porsi pungutan sudah jelas dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Lagi pula, OJK juga tidak pernah memungut tanpa batas dan tanpa dasar berapa jumlah yang akan dipungut," ujar dia.

Fadel juga mengharapkan putusan MK pada Selasa (4/8) kemarin dapat dijadikan momentum bagi OJK untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Ia optimistis koordinasi yang kuat antara tiga lembaga tersebut dapat membangkitkan perekonomian Indonesia.

"Saya berharap BI, LPS, dan OJK bisa bahu-membahu membangun industri keuangan Indonesia yang tangguh agar perekonomian Indonesia bangkit," kata Fadel. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari