DPR Serahkan Konflik Tolikara kepada Aparat Kepolisian dan TNI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ade Komarudin, menyerahkan sepenuhnya kepada Polri dan TNI terkait konflik di Tolikara yang berlangsung antara warga Distrik Gika dan Distrik Panaga sejak 9 April hingga hari Minggu (24/4).

“Saya baru saja pekan lalu ke Papua. Saya tidak mendapatkan tanda-tanda itu. Tentu kita serahkan itu kepada aparat keamanan, kepolisian, untuk bisa segera menuntaskan konflik horizontal,” kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (25/4).

Ade berharap terkait konflik di Tolikara itu masyarakat mempercayakannya kepada Polri dan TNI untuk penanganannya supaya tidak berkembang ke mana-mana.

“Supaya tidak mengembang ke mana-mana. Saya percaya aparat kepolisan dan TNI dapat menyelesaikan soal itu,” kata dia.

Feri Kagoya, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolikara, sebelumnya mengatakan konflik tersebut berlangsung antara warga Distrik Gika dan Distrik Panaga sejak 9 April 2016 hingga Minggu (24/4).

“Warga kedua distrik saling serang. Bahkan, mereka menggalang kekuatan dari distrik-distrik lain yang masih punya hubungan kekerabatan. Banyak yang sudah mengungsi ke distrik-distrik tetangga," kata Feri seperti dikutip dari  BBC Indonesia.

Akibat konflik tersebut, sedikitnya dua orang tewas, 17 luka berat, dan 15 lainnya luka ringan. Kerugian materi diperkirakan sebanyak 95 rumah hangus dibakar, sejumlah lahan pertanian rusak, dan hewan ternak dijarah.

Menurut Feri, sebenarnya sudah ada kesepakatan damai dari tetua adat dari masing-masing distrik. Sejumlah personel TNI dan Polri pun telah berada di lokasi konflik.

Namun, dia mengkhawatirkan adanya kerusuhan lanjutan apabila tidak ada penanganan lanjutan mengingat kedua kubu masih menyimpan dendam.

“Kedua kelompok kini masih siap siaga satu. Warga menyiapkan anak panah, tombak, dan parang."

Penyebab

Penyebab konflik tersebut, sebagaimana dipaparkan Feri, adalah kecemburuan mengenai pembagian dana bantuan pemerintah.

“Warga salah satu distrik merasa dana bantuan ke distrik lain jauh lebih besar. Ini menjadi pemicu," kata dia.

Tetapi, Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, membantah bantuan dana pemerintah menjadi penyulut aksi kekerasan. Dia bersikeras bahwa pertikaian antarwarga disebabkan masalah perzinahan.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan dana bantuan pemerintah. Ini murni semata-mata perzinahan. Warga salah satu distrik yang marah berupaya membalas dendam ke distrik lain,” kata Usman.

Bagaimanapun, dia mengakui besaran dana bantuan pemerintah ke setiap distrik berbeda. Dia tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar perbedaan besaran dana ke setiap distrik.

Editor : Sotyati