DPR Takut Hubungan Indonesia-Jepang Terpengaruh Kereta Sedang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memilih Tiongkok daripada Jepang untuk menggarap megaproyek kereta sedang Jakarta-Bandung. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, pun mengaku kecewa atas pilihan Indonesia dan ragu kelayakan proposal Tiongkok untuk membangun jaringan kereta cepat tanpa dana dari Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Tantowi Yahya, mengatakan untuk masyarakat Jepang yang terbiasa menjunjung kesopanan dan etika, sikap politik Kepala Sekretaris Kabinet Jepang itu menunjukkan ketidaknyamaan yang sudah mencapai dosis tinggi terhadap Pemerintah Indonesia.

"Bagi Jepang sebagaimana yang saya tangkap dari pembicaraan dengan pejabat-pejabat penting mereka, kalah dalam persaingan bisnis adalah biasa. Tapi 'dikalahkan' dengan cara-cara yang tidak etis menjadi hal tidak biasa," kata Tantowi kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (1/10).

Menurut dia, kejadian tersebut sedikit banyak akan berpengaruh kepada hubungan kedua negara kedepan. Seharusnya, keputusan strategis yang akan diambil Pemerintah Indonesia tidak hanya melihat perspektif untung atau rugi secara ekonomi, tapi juga secara politik.

Dalam hubungan luar negeri, kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu, jalinan persahabatan dua negara yang bermuara pada sikap saling menghargai, menghormati, dan membantu, ketika sedang dalam kesulitan adalah buah dari proses diplomatik panjang dan melelahkan.

"Sungguh disayangkan apabila dikorbankan demi kepentingan pragmatis dan jangka pendek," tutur Tantowi.

Setelah melalui proses panjang, Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memilih Tiongkok daripada Jepang untuk menggarap proyek kereta berkecepatan sedang Jakarta- Bandung.

Tiongkok dan Jepang telah bertarung selama berbulan-bulan untuk mendapatkan kontrak megaproyek yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Indonesia awalnya hendak membangun jaringan kereta cepat sepanjang 150 kilometer, tapi rencana itu berubah dan memilih kereta berkecepatan medium.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memilih proposal Tiongkok karena dinilai tidak memberatkan dan menjanjikan bagian transfer teknologi lebih besar dibandingkan Jepang.

Editor : Bayu Probo