Pemerintah Tak Dengar Kekecewaan Jepang Kalah dari Tiongkok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Republik Indonesia mengaku tidak menerima laporan terkait kekecewaan Pemerintah Jepang setelah tidak terpilih untuk menangani megaproyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung.

“Saya tidak menerima report seperti itu,” kata Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Pramono Anung, kepada sejumlah wartawan usai menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setya Novanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (1/10).

Dia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, untuk menyampaikan kepada Pemerintah Jepang terkait keputusan Pemerintah Indonesia tentang megaproyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung.

“Keputusan Pemerintah Indonesia pada dasarnya dilandasi tiga hal, pertama bahwa ini adalah business to business. Lalu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tidak ada jaminan pemerintah,” ucap Pramono.

“Dalam hal itu, keputusan dibuat dan ditawarkan pada Pemerintah Jepang,” dia menambahkan.

Namun, kata Pramono, karena di Jepang tidak terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akhirnya Pemerintah Indonesia menawarkan memberikan proyek tersebut kepada pihak yang sanggup.

“Cuma kan di Jepang tidak ada seperti BUMN. Jadi bukan diputuskan tapi ditawarkan bagi siapa yg sanggup dan bisa.

Terkait apakah nantinya keputusan itu akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Jepang, Pramono mengatakan tidak. Sebab, kerja sama Indonesia dan Jepang tidak hanya pada proyek kereta berkecepatan sedang.

“Kerja sama Indonesia dengan Jepang masih ada pada proyek lain. Ada project power plan, dimana sebagai kontraktor utama adalah Jepang. Jadi, keputusan pemberian proyek ini benar-benar memperhatikan sejarah panjang hubungan Indonesia baik dengan Jepang atau Tiongkok,” ujar dia.

“Karena bagaimanapun Indonesia ingin tidak hanya menyenangankan Jepang atau Tiongkok saja. Tapi bagaimana Indonesia mendapatkan benefit sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya bagi rakyat dan pemerintahan,” Pramono menambahkan.

Setelah melalui proses panjang, Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memilih Tiongkok daripada Jepang untuk menggarap proyek kereta berkecepatan sedang Jakarta- Bandung.

Namun, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengaku kecewa atas pilihan Indonesia dan ragu kelayakan proposal Tiongkok untuk membangun jaringan kereta cepat tanpa dana dari Indonesia.

Tiongkok dan Jepang telah bertarung selama berbulan-bulan untuk mendapatkan kontrak megaproyek yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Indonesia awalnya hendak membangun jaringan kereta cepat sepanjang 150 kilometer, tapi rencana itu berubah dan memilih kereta berkecepatan medium.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memilih proposal Tiongkok karena dinilai tidak memberatkan dan menjanjikan bagian transfer teknologi lebih besar dibandingkan Jepang.

Editor : Bayu Probo