Loading...
INDONESIA
Penulis: Martahan Lumban Gaol 12:45 WIB | Kamis, 10 Desember 2015

DPR Tidak Hadiri Festival Antikorupsi, Ruki KPK: Kenapa Ini?

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

BANDUNG, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, mempertanyakan ketidakhadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam acara Puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, hari Kamis (10/12).

Namun, Ruki hanya mempertanyakan saja, tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Anggota DPR tidak ada satu orang yang hadir di sini, kenapa ini. Yang ada malah anggota DPD (Ketua DPD RI Irman Gusman)," kata Taufiequrachman Ruki saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Pada Puncak Peringatan Festival Antikorupsi 2015 tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang berhalangan hadir karena sakit jelang keberangkatannya.

Dia menuturkan diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk melawan dan memerangi korupsi di Indonesia karena korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja. "Korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujar Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan pecegahan dan ketegasan aparat penegak hukumnya dan untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif.

"Kuncinya itu adalah rakyat terlibat, kuncinya kerjasama bahu-membahu antar lembaga penegak hukum. Kuncinya eksekutif legislatif bekerjasama. Kuncinya keteladanan pemimpin pusat sampai daerah," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan reformasi khususnya e-goverment untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. "Kami telah melakukan percepatan reformasi birokrasi untuk  pelayanan publik dan perizinan harus e-doverment, pajak online, e-budgeting, e-katalog, pemanfaatan sistem dan lainnya," tutur Luhut. (Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home