DPRD Akui Salah Persepsi Soal BUMD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengakui adanya salah persepsi perihal Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam RAPBD 2015.

Sebelumnya, tim Banggar mengatakan ada beberapa item PMP Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dibahas, tapi diserahkan oleh APBD versi Pemda.

“Saya katakan itu salah. Kan biasa salah pengertian itu. Lima item PMP dalam BUMD itu ternyata ada di APBD 2014, bukan 2015,”ujar Politisi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman di Kantor DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3).

Prabowo menambahkan, dalam Raperda pembahasan APBD 2015 besok bersama eksekutif, persoalan BUMD tak akan dibahas kembali.

“Saya jamin tidak akan kita bahas itu. Kita juga mau lihat apakah dokumen yang diberikan ke Kemendagri kemarin, sama dengan yang dibahas dengan DPRD. Kalau sama ya sudah, kalau perlu nggak usah kita bahas,”ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus ketua badan anggaran (banggar) Prasetyo Edi Marsudi siang ini, Senin (16/3) menemukan adanya indikasi anggaran siluman dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang dilakukan kubu Pemprov dalam RAPBD 2015.

Namun, Prasetyo tidak menyebutkan berapa jumlah penyertaan modal yang dimaksudkan tersebut.

Menurutnya, dari hasil pembahasan rapat internal bersama tim banggar, ada temuan-temuan yang pandangan yang dipandang para politisi DKI tersebut sebagai poin-poin siluman.

Editor : Bayu Probo