Dubes Australia Kembali ke Jakarta 12 Mei

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Kendati Pemerintah Australia memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia menyusul eksekusi mati dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada Rabu (29/4) dini hari lalu, kedutaan besar negara itu di Jakarta tetap beroperasi. Lebih jauh, banyak pihak di Negeri Kangguru itu mengharapkan gangguan hubungan diplomatik kedua negara hanya bersifat sementara, bukan dalam ukuran bulan melainkan hanya dalam ukuran pekan.

Penarikan Dubes Paul Grigson dari Jakarta merupakan yang pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Penarikan itu dimaksudkan sebagai ekspresi kemarahan terhadap Presiden Joko Widodo, yang dianggap lebih memperhatikan popularitasnya di dalam negeri daripada memelihara hubungan baik dengan Australia.

Namun, kemarahan itu diharapkan akan dapat mereda dalam hitungan pekan. Paul Grigson dijadwalkan tiba di negaranya pada akhir pekan ini. Ia akan kembali ke Jakarta pada 12 Mei untuk menjelaskan kemungkinan pengurangan bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia di DPR, meskipun ia dapat kembali ke Australia setelah itu.

Sydney Morning Herald mengutip sumber-sumber resmi di pemerintahan Australia yang mengatakan, hubungan diplomatik kedua negara telah tenggelam ke level terendah, namun mengharapkan penarikan Dubes Paul Grigson akan berlangsung tidak lama. Kedubes Australia di Jakarta akan terus beroperasi meskipun pada tingkat yang lebih rendah.

Di Australia sendiri masih muncul kekhawatiran akan masa depan hubungan dengan Indonesia setelah menyaksikan cara Presiden Joko Widodo menangani eksekusi duo Bali Nine itu. Jokowi secara luas dianggap mengambil sikap garis keras terhadap para terpidana tersebut untuk meningkatkan popularitasnya di dalam negeri, mengingat kinerja yang buram di bidang lain, terutama dalam memerangi korupsi.

Tokoh-toko pemerintah mengkhawatirkan Jokowi yang didukung oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (yang memiliki hubungan yang rumit dengan Australia) akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan populisme dalam negeri.

Dua partai oposisi Australia, Partai Buruh dan Partai Hijau, jelas-jelas telah menunjukkan kemarahan dan merekomendasikan pembekuan hubungan pemerintahan.