Dubes Korut Dicopot Setelah Insiden Pembelot di Jakarta

SEOUL, SATUHARAPAN.COM - Pergantian Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia pada pertengahan September lalu ternyata menyisakan cerita menarik. Duta Besar Korut untuk RI yang lama, Ri Jong-ryul, melakukan serah terima jabatan kepada penggantinya, A Kwang-il, setelah sebuah insiden di Jakarta. Kwang-il ditunjuk pada 19 September.

Menurut versi resmi, pergantian itu terjadi karena masa jabatan Ri Jong-ryul sudah habis, bahkan seharusnya sejak Juli lalu dia sudah mendapatkan pengganti. Namun, kantor berita UPI melansir penyebab lain dari pergantian itu, yang sama sekali berbeda dengan versi resmi.

Menurut laporan itu, pergantian Dubes Korut di RI tidak terlepas dari konfrontasi dramatis antara pembelot Korut dengan para diplomat Pyongyang di Indonesia yang berujung pada dicopotnya jabatan Ri Jong-ryul.

Dilaporkan, pada 16-17 September lalu para pembelot dari Korut berbicara pada sebuah acara mengenai hak asasi manusia di Jakarta. Pada kesempatan itu, menurut laporan surat kabar Chosun Ilbo, pejabat Korut merangsek masuk ke tempat berlangsungnya acara tersebut dan melakukan serangan verbal kepada para aktivis pembelot itu.

"Kami tidak akan memaafkan para kriminal," kata diplomat yang mewakili Pyongyang. "Jika Anda membuat persoalan, hal buruk akan terjadi," kata diplomat itu kepada para pembelot.

Menurut catatan media, salah satu even HAM terkait Korut di Jakarta adalah Pekan HAM Korut yang diselenggarakan oleh Organisasi Citizen's Alliance for North Korean Human Rights (NKHR). Organisasi ini menyelenggarakan serangkaian kegiatan mulai dari diskusi hingga pameran lukisan tentang HAM Korut di  Dia.Lo.Gue Artspace di Kemang, Jakarta Selatan. Diskusi itu terselenggara melalui kerjasama dengan LSM lokal, yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ini kedua kalinya acara serupa digelar di Tanah Air.

Salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling disoroti adalah mengenai penghilangan paksa atau penculikan terhadap warga negara asing oleh Korut. Diperkirakan ada lebih dari 82 ribu kasus penculikan yang menimpa warga Korea Selatan dan warga negara asing. Mereka berasal dari Malaysia, Thailand, Singapura, dan warga negara Eropa.

Pada acara itu, turut hadir dua orang warga Korut yang menjadi korban kejahatan HAM di sana. Mereka adalah Kim Hyeok (32), mantan narapidana Jeongeori dan Kang Chun Hyeok (29). Keduanya berhasil kabur dari Korut ketika masih berusia 18 tahun.

Beberapa hari setelah insiden ini masuknya staf Kedubes ke acara diskusi HAM, Dubes Korut untuk Indonesia dicopot dan diganti dengan An Kwang Il, kata sumber-sumber di Kedubes Korut.

Walaupun Korut adalah anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, negara itu kini dalam pengawasan organisasi negara-negara di dunia itu terkait hak asasi manusia. Korut telah mengecam Dewan HAM PBB karena membicarakan catatan pelanggaran HA di Korut pada persemuan reguler ke-30 pada hari Senin lalu. Dan Pyongyang sangat menggantungkan harapannya pada bantuan dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung mereka di PBB.

Media Korea Selatan, YTN melaporkan diplomat Korut berada dalam tekanan dari Pyongyang untuk mencegah acara-acara di negara ketiga yang bisa menarik perhatian masyarakat internasional terhadap catatan hak asasi manusia di Korut.

Sumber di Kedubes Korsel mengatakan hubungan Indonesia dengan Korut belakangan ini sedikit terganggu setelah perihal hak asasi manusia di Korut dibicarakan di Universitas Indonesia dan Kedubes Korut telah mengirimkan keberatan resmi perihal itu.

Pada 18 September, para pembelot dari Korut meminta dan kemudian mendapatkan perlindungan kepolisian Indonesia pada sebuah acara terkait hak asasi manusia di Bandung.

Pyongyang selama ini menganggap Indonesia adalah negara sahabat yang dekat. Ri Jong-ryul, Dubes yang dicopot tersebut, bulan Juli lalu bertemu dengan Rachmawati Soekarnoputri, putra kedua dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Setelah itu, Rachmawati memberi komentar bahwa Kim Jong Un, presiden Korut, layak disebut sebagai Negarawan Global (Global Statesman), penghargaan yang selama ini baru diberikan kepada dua tokoh, yaitu Mahatma Gandhi dan pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Rachmawati juga memberikan Sukarno Award kepada presiden Korut tersebut.

Editor : Eben E. Siadari