Duterte Ingin Selamatkan Program KB Pemerintah

MANILA, SATUHARAPAN.COM - Kelompok hak perempuan, hari Kamis (12/1) memuji janji Presiden Rodrigo Duterte untuk mengirimkan alat kontrasepsi gratis kepada enam juta perempuan sebagai upaya untuk menyelamatkan program keluarga berencana pemerintah.

Pemerintah dan gereja Katolik menghadapi kesulitan mengatasi isu tersebut selama bertahun-tahun. Pihak gereja sudah lama menentang upaya untuk memudahkan penyediaan sarana keluarga berencana.

Otoritas asing dan lokal sudah lama mengungkapkan perlunya pengendalian kelahiran yang lebih baik di Filipina, yang memiliki salah satu tingkat kelahiran serta tingkat kematian ibu tertinggi.

Filipina memiliki jumlah penduduk di atas 100 juta jiwa dengan sekitar 25 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan.

Duterte pada Rabu memerintahkan badan-badan pemerintah untuk “mengintensifkan dan mempercepat implementasi aksi kritis” untuk mengatasi kebutuhan keluarga berencana “yang belum terpenuhi” untuk enam juta perempuan Filipina.

Aida Santos, presiden monitor hak perempuan WeDpro Philippines mengatakan itu merupakan dorongan tepat bagi undang-undang kesehatan reproduksi, yang pada 2014 menyediakan akses kepada warga miskin Filipina untuk mengakses alat kontrasepsi untuk pertama kalinya.

“Saat ini ada kebutuhan besar untuk mengatasi masalah serius seperti kehamilan pada remaja,” ujar Santos kepada AFP.

Namun, meskipun sudah ada UU tersebut, jutaan perempuan Filipina masih belum bisa memperoleh alat kontrasepsi.