Elit Intelijen Sekitar Jokowi Sandera HAM

ADELAIDE, SATUHARAPAN.COM – Anton Lucas, mahasiswa Indonesia di Australia mengatakan mantan elit-elit intelijen yang berada di sekitar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) ditengarai akan menyandera komitmen pemerintahan presiden terpilih dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Hal tersebut  ia sampaikan dalam diskusi “Munir: 10 Tahun Menolak Lupa” yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) cabang Flinders University dan Adelaide University pada Sabtu (20/9) di Adelaide University, Australia Selatan.

Dalam diskusi tersebut juga diputarkan film His Story pengantar diskusi yang bertutur tentang drama advokasi hukum kasus Munir. Kegiatan diskusi ini adalah rangkaian aksi dan peringatan 10 tahun meninggalnya Munir bertajuk “Menolak Lupa” yang diinisiasi pula oleh PPIA di negara bagian Canberra, Sydney, Melbourne dan Brisbane.

“Hendropriyono dan Muchdi Purwoprandjono yang tergabung di tim pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu akan membuat pemerintah Jokowi melakukan politik imbal jasa. Sehingga, penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir, tidak mudah untuk diselesaikan,” tegas Anton Lucas mengemukakan kekhawatirannya di depan puluhan peserta diskusi.

Anton Lucas juga menyampaikan bahwa Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia Internasional. Ia sangat salut kepada John Kerry, yang pada 6 September 2014 membuat pernyataan pers di website Embassy of The United States.

Anton Lucas pun membacakan statemen Menteri Luar Negeri AS tersebut, “Sepuluh tahun yang lalu seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi. Hari ini kami bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan kami menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.”

Kasus Munir menjadi tolak ukur sekaligus ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM. Pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University ini menggaris bawahi tidak tuntasnya pengungkapan kasus Munir merupakan kegagalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka, ketidakberhasilan SBY itu akan menjadi tantangan berat Jokowi.

Sementara Usman Hamid, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra berpendapat bahwa ia tetap optimis terhadap rezim baru Jokowi-JK.

“Meskipun ada Hendropriyono, banyak orang baik di sekitar Jokowi. Syafii Maarif yang juga menjadi Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK adalah guru bangsa yang sangat menghormati dan mengapresiasi Munir,” kata Usman Hamid yang juga merupakan mahasiswa program magister Department of Political and Social Change di The Australian National University.

Munir Said Thalib–aktivis HAM, pembela kaum buruh, pemerhati hak buruh migran Indonesia, berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung terbukti dibunuh pada 7 September 2004 oleh Pollycarpus Budihari Priyanto dengan racun arsenik saat penerbangannya ke Belanda untuk melanjutkan studi.

Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya, seperti kasus G30SPKI 1965, Tanjung Priok, Talangsari, dan tragedi kerusuhan Mei 1998, sebagaimana disampaikan Usman Hamid di dalam pengantar buku putih tentang pembunuhan Munir.  Ia mengaku prihatin karena di Indonesia belum berhasil menegakan rule of law.

“Pengungkapan kasus almarhum Munir yang semasa hidupnya sangat berani mengkritik militer, intelejen, dan kepolisian menemui jalan terjal. Butuh waktu untuk mengungkap secara tuntas konspirasi pembunuhan Munir. Karena itu, penunjukan kepala BIN dan Kapolri yang tepat oleh Jokowi akan sangat membantu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir,” ungkap Usman Hamid.

Mahasiswa S3 International Law Flinders University, Taufan Muhammad dalam kesempatan yang sama berpendapat bahwa pengungkapan kebenaran kasus Munir adalah peran masyarakat Indonesia, bukan hanya Jokowi. Ia pun menaruh harapan agar Jokowi tidak tersandera oleh elit-elit intelijen di sekitarnya.

Editor : Bayu Probo