ELSAM: Pengadilan yang Fair dan Adil Menjadi Penentu Perlindungan HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pelbagai peristiwa penggunaan kekerasan dari satu kelompok atas kelompok yang lain menjadi keprihatinan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Karena pelbagai peristiwa serupa terus terjadi. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D. Saptaningrum dalam sambutannya di diskusi "Peran Strategis Peradilan dalam Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" di Jakarta pada hari Senin (28/10).

Menurutnya tantangan saat ini adalah belum ditemukannya sebuah proses konsolidasi dan konsensus bersama mengenai batas dan standar melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan pun bersentuhan dengan konteks tempat budaya hidup. Konteks keyakinan selalu melekat dan terus menerus ada dan hidup. Hal itu menjadi suatu kemungkinan yang jauh lebih sulit dibandingkan ketika berbicara perlindungan hak azasi manusia terkait dengan pencegahan penyiksaan.

“Karena semua orang tahu dalam kultur manapun sudah ada satu batasan minimal dan kesadaran bersama bahwa atas nama apapun tindakan penyiksaan itu tidak boleh diijinkan dan dilakukan.” Kata Indriaswati D. Saptaningrum.

Hukum, instrumen hukum, dan lembaga hukum, pada akhirnya memainkan peran yang makin besar dalam konteks penegakan hak asasi manusia, terutama mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dukungan atas pengadilan yang fair dan adil bagi semua orang itu menjadi penentu dalam perlindungan hak asasi itu.

Hadir dalam diskusi ini sebagai pembicara Ahmad Suaedy dari Wahid Intistute dan Ketua Mahkamah Agung periode 2009-2012 Harifin Andi Tumpa.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja