Fadli Zon: Ini Bukan Banana Republic!

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menanggapi sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Indonesia bukan banana republic, dimana setiap kebijakan yang diambil dapat ditentukan oleh segelintir orang saja.

“Ini bukan banana republic, ini Republik Indonesia. Jadi ada aturan main yg sudah diatur dalam konstitusi kita,” kata Fadli kepada sejumlah wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11).

Menurut penelusuran satuharapan.com, banana republic - istilah politik yang pernah disematkan kepada beberapa negara Amerika Latin - menggambarkan sebuah negara yang berbagai kebijakan pentingnya ditentukan oleh segelintir orang di kalangan elit.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan penggunaan hak interpelasi DPR untuk mempertanyakan langkah yang telah diambil Presiden Jokowi bersama jajaran menterinya dianggap tepat. “Hak-hak DPR tidak bisa ditunda walau sedetik apalagi satu bulan, itu sudah dijamin oleh konstitusi,” ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bila ada yang mengingkari salah satu hak DPR tersebut, termasuk tidak menghadiri permintaan DPR untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukannya, DPR bisa juga bisa menolak permoohonan pemerintah bila kelak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)

“Terus mereka mau mendapat anggaran darimana? Mau dapat anggaran dari langit? Jadi mereka harus mengikuti proses konstitusi,” ujar dia.

Fadli mengharapkan Presiden Jokowi merevisi munculnya larangan bagi para menteri Kabinet Kerja untuk menghadiri pertemuan dengan DPR, demi kepentingan pemerintah bukan kepentingan DPR.  Sebab, ke depannya pemerintah akan membutuhkan persetujuan-persetujuan dari DPR yang merupakan respresentasi perwakilan rakyat.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja