Tim Pemantau Provinsi Libatkan Banyak Pihak, Permudah Program Gender Watch

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Pelaksana Harian Institut Kapal Perempuan Misiyah optimis bahwa koordinator tim pemantau provinsi DKI Jakarta untuk program Gender Watch berasal dari berbagai pihak mampu mempermudah program tersebut akan berjalan dengan baik.

“Koordinator dari tim pemantau provinsi yang melibatkan berbagai pihak yaitu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi dan lembaga lainnya akan mempermudah langkah-langkah berikutnya yang akan kita laksanakan untuk kesejahteraan khususnya kesehatan bagi kaum marjinal, minoritas terutama perempuan,” kata Misiyah kepada satuharapan.com usai menggelar pertemuan persiapan tim pemantau provinsi DKI Jakarta di kantor Institut Kapal Perempuan, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/11).

Koordinator tim pemantau provinsi terdiri dari Direktur Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (UPC) Edi Saidi, Kepala Bidang Bina Masyarakat BPMPKB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Joko Santoso dan perwakilan dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya Tri Warmiyati.

Dengan terpilihnya mereka dalam tim pemantau provinsi, secara konten akan lebih memahami perlindungan sosial berbasis hak, sensitif terhadap isu perempuan dan lebih mengerti pluralisme atau keberagaman dalam bermasyarakat.

Jika dilihat dari profesi masing-masing koordinator tersebut bukan tidak mungkin akan mengalami kendala kesibukan di pekerjaan atau kegiatan pribadi mereka. Namun, Misiyah tetap optimis program Gender Watch ini akan tetap berjalan.

“Saya optimis karena komitmen mereka yang merupakan modal besar agar program ini tetap berjalan,” kata dia. Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tidak hanya dilakukan secara tatap muka tapi bisa dilakukan melalui via telepon atau internet.

Tim pemantau provinsi ini akan bergabung dengan tim pemantau di kelurahan yang sudah dibentuk sebelumnya. Mereka akan bertugas mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan dan sosial khususnya untuk kesehatan. Beberapa elemen yang akan dievaluasi adalah kebijakan, anggaran dan mekanisme program tersebut. Selain itu aspek proses, hasil dan dampaknya juga akan menjadi beberapa hal yang akan ikut dievaluasi.

Gender Watch merupakan sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan) ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan Forum Multistakeholder, pada wawancara dengan satuharapan.com beberapa waktu yang lalu, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan-kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik Forum Multistakeholder.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja