Faksi-faksi Palestina Bahas Upaya Rekonsiliasi

GAZA, SATUHARAPAN.COM – Faksi-faksi di Palestina mengadakan pertemuan di Gaza, hari Kamis (18/12) mentuk mencari inisiatif politik baru yang bertujuan untuk merevitalisasi pemerintah persatuan Palestina. Inisiatif ini diajukan oleh Front Populer, Front Demokratik dan Jihad Islam dalam upaya untuk mejalankan kembali proses rekonsiliasi yang terhenti.

Fayez Abu Aitta, juru bicara Fatah, mengatakan kepada kantor berita Palestina, Ma'an, seperti dikutip Al Ahram, bahwa usulan tersebut diajukan setelah runtuhnya "upaya rekonsiliasi" akibat pertempuran pada November di Jalur Gaza.

Selama tujuh tahun terjadi permusuhan antara faksi Fatah dan Hamas, dan usaha kompromi selalu menemui kegagalan. Kemudian kelompok Islam, Hamas, menguasai posisi pemerintahan di Gaza, sementara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (pemimpin Fatah) memerintah Palestina di bagian yang dikendalikan di Tepi Barat.

Dalam sebuah wawancara dengan Badan Pers Palestina (SAFA), Ramzy Rabah, anggota politbiro  Front Demokratik, mengatakan inisiatif itu meliputi lima poin.

Inisiatif itu termasuk masalah penyeberangan Rafah yang berbatasan dengan Mesir dan memerlukan berkoordinasi dengan Mesir. Untuk itu dibentuk komite dari semua faksi dan tokoh Palestina terkemuka untuk mendukung pemerintah persatuan dalam menjalankan perannya di Gaza dan menetapkan pemerintah persatuan dengan tugas membangun kembali Jalur Gaza yang  rusak dilanda perang.

Inisiatif lain adalah melanjutkan penyelidikan yang sedang berlangsung atas perang Gaza untuk menerapkan hukum bagi pelaku dan seruan pada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk segera membangun sebuah rencana untuk menerapkan kesepakatan rekonsiliasi.

Rabah  mengatakan pihaknya meminta Fatah dan Hamas memiliki "kemauan politik untuk mendorong masalah ini ke depan.

Sebuah gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara faksi-faksi Palestina dan Israel pada akhir Agustus mengakhiri lima puluh hari serangan Israel di Jalur Gaza. Hampir 2.200 warga Palestina meninggal akibat serangan tersebut, selain lebih dari 12.000 terluka, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Di sisi Israel, 73 orang meninggal, sebagian besar tentara. Penghancuran Israel terhadap rumah di Gaza menyebabkan puluhan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal.

Setelah kesepakatan rekonsiliasi pada April lalu, faksi Palestina Fatah dan Hamas membentuk pemerintah persatuan pada bulan Juni. Oktober lalu, pemerintah persatuan melakukan kunjungan 24 jam ke Gaza, kunjungan pertama oleh delegasi bersama Hamas-Fattah sejak kelompok itu bersaing dan dalam ketegangan selama beberapa tahun.

Ramy Al-Hamdallah, perdana menteri pemerintah persatuan, mengatakan bahwa finalisasi kesepakatan rekonsiliasi Palestina merupakan langkah penting untuk mendapat dukungan masyarakat internasional dan "pemain yang aktif" yang bertanggung jawab atas membangun kembali Gaza selama kunjungan.

"Dalam hal ini, kami berbicara tentang upaya mengakhiri pendudukan Israel dengan memungkinkan pergerakan yang bebas di Gaza, dan membuka penyeberangan," katanya.

September lalu, Fatah dan Hamas mengumumkan mencapai penyelesaian komprehensif atas masalah perselisihan dalam pertemuan dua hari di Kairo.