Gedung Putih Luncurkan Laman untuk Kuba di Situsnya

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis (18/12) meluncurkan laman berbahasa Spanyol yang disebut “Babak baru untuk Kuba” dan didedikasikan untuk menjelaskan keterbukaan Presiden Amerika Serikat Barack Obama terhadap musuh lamanya sejak Perang Dingin.

“Kami terpisahkan oleh laut seluas 90 mil (144,8 kilometer), namun kami disatukan oleh ikatan dan keinginan yang sama untuk mengusung demokrasi, kesejahteraan, dan stabilitas di Kuba,” tulis Gedung Putih di laman barunya, yang mengulang pidato Obama pada Rabu (17/12) untuk mengumumkan rencananya memulihkan hubungan AS-Kuba.

“Presiden Obama tengah mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan lama yang gagal, dan memulai babak baru dalam hubungan Amerika Serikat dengan Kuba,” katanya.

Laman baru itu bisa dibuka di http://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cuba-politica.

Isinya mengulang kembali pernyataan bahwa selama setengah abad Washington “tidak berfokus” pada Kuba, yang “menuai isolasi regional dan internasional bagi negara kita”.

Laman tersebut juga menguraikan langkah-langkah yang diumumkan oleh Obama, termasuk pemulihan hubungan diplomatik, pengurangan sanksi bepergian dan pengiriman uang, pemberian izin untuk orang-orang yang ingin bepergian ke Kuba dan perubahan dalam aturan ekspor-impornya.

Kunjungan Presiden

Gedung Putih juga tengah membahas kemungkinan kunjungan Presiden Kuba Raul Castro ke Washington.

“Saya tidak akan mengesampingkan kunjungan Presiden Castro,” ujar sekretaris pers Gedung Putih Josh Ernest.

Namun, Earnest menambahkan bahwa pemimpin Kuba “belum menunjukkan keinginan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.”

Pada Rabu, Earnest mengatakan dia tidak menghindari kemungkinan Obama untuk berkunjung ke Kuba, namun menurutnya hingga saat ini belum ada kunjungan yang dijadwalkan.

“Ada alasan penting terkait keamanan nasional bagi presiden untuk melakukan perjalanan ke negara lain yang memiliki catatan hak asasi manusia yang berubah-ubah,” ujarnya pada Kamis (18/12).

“Ini adalah negara tempat presiden mendesak pemimpinnya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menghormati hak asasi manusia universal,” kata Josh Ernest. (AFP)