Filipina Menolak Definisi Wilayah Kedaulatan Oleh China

MANILA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan pada hari Kamis (14/11) bahwa ia tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan China sebagai wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan, menanggapi protes negaranya atas penarikan garis dasar oleh Beijing di beting yang disengketakan.

"Posisi kami tetap sama," kata Marcos, sehari setelah Filipina memanggil duta besar China untuk memprotes apa yang dinyatakan Beijing sebagai perairan teritorialnya.

Kementerian luar negeri Filipina mengatakan pada hari Rabu (13/11) bahwa mereka telah memanggil duta besar China untuk memprotes penarikan garis dasar oleh Beijing di sekitar Beting Scarborough yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

"Garis dasar tersebut melanggar kedaulatan Filipina dan melanggar hukum internasional," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

China dengan tegas menentang Undang-undang Zona Maritim Filipina, yang menurutnya "sangat melanggar" kedaulatan teritorial dan hak maritimnya di Laut Cina Selatan, kata kementerian luar negeri China pada hari Minggu (10/11) dalam sebuah pernyataan.

Hal ini menyusul pernyataan China tentang garis dasar "perairan teritorial" di sekitar Scarborough Shoal yang disengketakan, yang diklaim China sebagai wilayahnya.

China akan terus mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan hak maritimnya, kata kementerian luar negeri.

Scarborough Shoal, yang dikenal di China sebagai Pulau Huangyan, merupakan titik pertikaian utama atas kedaulatan dan hak penangkapan ikan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti