Forum Pengasuh Pondok Pesantren Beri Rekomendasi untuk Muktamar

SITUBONDO, SATUHARAPAN.COM – Forum Pengasuh Pondok Pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan agar Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Agustus 2015, menjadi momentum untuk menjaga organisasi itu dari pengaruh paham lain yang tidak sejalan.

"Muktamar yang merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi NU harus bersikap tegas dan kritis terhadap paham-paham yang mempengaruhi NU, yang pada akhirnya akan mengubah haluan sejati NU," kata KH Misbahus Salam, yang membacakan rekomendasi Forum Pengasuh Pondok Pesantren dan Tokoh NU Jawa, Madura, Bali, dan NTB, di Situbono, Jawa Timur, Jumat (21/5).

Sekretaris Pengurus Cabang NU Jember ini menjelaskan, para pengasuh pondok pesantren dan tokoh NU se-Jawa, Madura, Bali, dan NTB, berkumpul di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Kamis (21/5) untuk mengikuti sarasehan.

Dari sarasehan bertema "Meneguhkan Qanun Asasi sebagai Prinsip Jamiyah Nahdlatul Ulama" yang menghadirkan pembicara Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi, Katib PBNU KH Afifuddin Muhajir, dan KH Hasan Basri itu, kemudian melahirkan sejumlah rekomendasi.

Sebelumnya Hasyim Muzadi juga menengarai bahwa kini ada upaya untuk mengubah NU dari dalam dengan tujuan akhir adalah melemahkan, bahkan menghancurkan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asyari tersebut. Padahal, kalau NU mundur, diyakini negara juga akan mundur.

"Tanpa NU, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak ada jaminan. Bahkan kalau NU hancur, NKRI juga akan hancur. Yang made in Indonesia kan cuma NU dan Muhammadiyah," kata dia.

Sementara itu, Misbahus Salam melanjutkan bahwa forum dan sarasehan ulama itu juga mengeluarkan rekomendasi lain, yakni anggaran dasar dan rumah tangga NU harus tetap merujuk kepada Qanun Asasi, terutama sistem bermazhab, baik dalam bidang akidah, fikih, dan tasawwuf.

"NU lahir dari para ulama pesantren, maka lembaga syuriah yang merupakan reprensentasi dari ulama harus dikembalikan kepada visi awal pendirian NU, dan secara organisasi harus lebih kuat daripada tanfidziyah," kata dia.

Dia mengatakan, rekomendasi itu juga mengingatkan bahwa NU harus selektif dalam menempatkan kader-kadernya di kepengurusan, karena ada indikasi yang mengarah pada dugaan bahwa beberapa orang yang telah terpilih terbukti berafiliasi kepada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan Qanun Asasi NU.

"NU dan pesantren dengan manhaj tasamuh (toleran) serta tawassuth (moderat) telah terbukti dapat mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan penuh toleransi. Oleh karena itu, muktamar NU bertanggung jawab untuk mempertahankan manhaj (jalan) ini dan menolak intervensi baik dari paham ekstrem kanan maupun kiri dan intervensi partai politik mana pun," katanya.

Selain itu, forum juga meminta warga NU berkomitmen untuk mempertahankan eksistensi ahlussunnah wal jamaah di tempat berkhidmat masing-masing, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang dalam Qanun Asasi. (nu.or.id)

Editor : Sotyati