Fraksi Partai Demokrat Tidak Akan Batalkan Ruhut Pimpin Komisi III

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penolakan sejumlah anggota komisi III terhadap penunjukan Ruhut Sitompul sebagai anggota komisi III menjadi perhatian serius Fraksi Partai Demokrat (PD). Akan tetapi, Mereka tidak akan merevisi keputusannya dan memilih melobi pimpinan fraksi lain terkait penunjukan Ruhut.

Sikap tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di kompleks parlemen, Senayan, Senin (23/9). Nurhayati menyatakan, lobi menjadi opsi agar masing-masing fraksi bisa memahami keputusan politik lembaganya. "Yang jelas, kami akan lakukan lobi-lobi politik dan itu bukan sesuatu yang dilarang," kata Nurhayati kepada satuharapan.com.

Nurhayati menjelaskan, kapasitas lobi itu cukup dilakukan antarpimpinan fraksi. "Sebab, ranah kebijakan penunjukan ketua komisi diperuntukkan bagi kelangsungan kinerja antarfraksi di parlemen," jelas Nurhayati.

Nurhayati menilai, lobi tersebut tidak perlu dilakukan pada forum semacam sekretariat gabungan (setgab) koalisi. "Tak perlu dibawa ke setgab. Kok meragukan kemampuan saya," ungkap Wakil Ketua Umum (Waketum) PD tersebut.

Secara personal, Nurhayati menyayangkan sikap sejumlah anggota komisi III yang mempersoalkan penunjukan Ruhut lantaran penempatan kader fraksi di sejumlah alat kelengkapan merupakan kewenangan fraksi terkait. "Tidak adil kalau Ruhut disebut tak punya kemampuan. Beri kesempatan ke Ruhut," ujar Nurhayati.

Nurhayati menegaskan, fraksinya tidak akan mengubah keputusan hanya karena adanya suara-suara penolakan itu. Menurutnya, masih ada upaya yang bisa dilakukan Fraksi PD agar Ruhut bisa tetap menjalankan kewajibannya menjadi ketua komisi III sesuai keputusan fraksi. "Ini dinamika dalam politik. Ini hal biasa. Memang ada hak anggota beri tanggapan, tapi bukan berarti penolakan," tegas Nurhayati.

Hanura Tolak Ruhut Sebagai Ketua Komisi III DPR RI

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding mengaku tidak mempermasalahkan penempatan kader Fraksi Demokrat sebagai Ketua Komisi III. Namun dirinya menolak tegas jika kader itu adalah Ruhut Sitompul.

"Kami selama ini tidak pernah mempersoalkan kepemimpinan Benny (Benny K. Harman - red) dan Pasek (I Gede Pasek Suardika - red), karena mereka memang baik," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (23/9).

Benny K. Harman pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III dan akhirnya digantikan oleh I Gede Pasek Suardika.

Sudding mengakui, penempatan pimpinan di alat kelengkapan Dewan adalah ketentuan tiap-tiap fraksi di DPR. Kebetulan posisi Ketua Komisi III adalah jatah Fraksi Demokrat.

Menurut Sudding, posisi Komisi III bidang hukum selama ini sangat dinamis. "Salah satu penyebabnya karena dipimpin orang yang memang memiliki kapabilitas, keterampilan, dan kemampuan memahami hukum dan dinamika politik," kata Sudding.

Sudding menuturkan, kepemimpinan Benny K. Harman berjalan sangat baik. "Demikian pula halnya Pasek, yang mampu mengakselerasi berbagai macam perkembangan di Komisi III sehingga tetap di jalurnya. Nah sekarang PD melakukan pergantian dari Pasek ke Ruhut. Ini yang menimbulkan kontroversi," papar Sudding. 

Ketua Fraksi Hanura tersebut mempertanyakan alasan Fraksi Demokrat  menempatkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR RI. "Tentu saja saya mempertanyakan mengapa tidak memikirkan dengan matang sebelum memosisikan kadernya yang betul-betul mampu mengakselerasi berbagai dinamika dan perkembangan," jelas Sudding.

Lebih lanjut Sudding menegaskan, dirinya tidak pantas dipimpin Ruhut Sitompul di Komisi III DPR RI. "Saya pribadi merasa belum layak dipimpin oleh Ruhut. Saya juga akan mempertimbangkan keluar dari Komisi III," tegas Sudding.

Sudding mengungkapkan, mayoritas anggota Komisi III menolak dipimpin Ruhut Sitompul. Bahkan, menurutnya penolakan bukan hanya dari anggota lain fraksi, karena di internal Fraksi Demokrat juga menolak.