G-20 Forum Penting yang Menawarkan Sejumlah Solusi Bagi Anggota dan Non Anggota

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Pecahnya krisis ekonomi dunia, keuangan dan hutang  telah menarik perhatian dunia. Dan G-20 telah menjadi forum penting, dimana geo-ekonomi menjadi pilihan, yang dipandang dapat memberikan jawaban atas sejumlah permasalahan yang dihadapi anggotanya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Majelis Umum atau President of the General Assembly, Vuc Jeremic dalam Debat Tata Kelola Ekonomi Global, pada Senin (15/4).

Ia juga mengatakan bagi beberapa orang, G-20 yang merupakan forum ekonomi yang anggotanya adalah 19 negara dengan perekonomian besar ditambah Uni Eropa, mewakili sebuah mekanisme baru yang lebih inklusif untuk dialog antara ekonomi dunia yang paling signifikan. Bagaimanapun, G-20 dianggap sebagai “klub eksklusif” yang pengambilan kesimpulannya dicapai dengan cara non-transparan dan tidak akuntabel. Struktur dan keanggotaan ditinggalkan oleh mayoritas negara anggota, kecuali geografis tetap dipandang penting.

“Majelis Umum harus menjadi tempat untuk meningkatkan interaksi antara keuangan internasional dan lembaga perdagangan, G-20 dan bukan anggota G-20, dengan menyediakan platform untuk merefleksikan keprihatinan bersama, serta bertukar pandangan dan berbagi informasi,”  kata Jeremic. Itu akan melengkapi  upaya-upaya multilateral yang ada untuk menetapkan sistem yang lebih inklusif dan lebih partisipatif dalam tata kelola ekonomi global. Sistem ini tidak akan melanggar hak istimewa yang sudah ditetapkan, seperti dikatakan dalam press release PBB yang diterima SatuHarapan.  

Untuk agenda pasca 2015, yang merupakan batas waktu target Tujuan Pembangunan Milenium, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kegiatan internasional. Ini adalah kunci ekonomi yang saling memperkuat dan melengkapi. Kebijakan dan tindakan G 20 dan lembaga keuangan internasional akan memiliki dampak penting pada kapasitas Majelis Umum untuk memenuhi kelanjutan konsep transisi universal. Konsultasi dan koordinasi yang lebih besar antara G-20 dan Majelis Umum, organ musyawarah, kebijakan dan wakil kepala PBB, adalah tanggung jawab strategis.

Mengacu pada laporan Tata Kelola Ekonomi Global dan Pembangunan, yang disampaikan pada tanggal 1 Maret tahun ini, Jeremic mengatakan bahwa laporan tersebut telah mengeluarkan suatu rekomendasi. Rekomendasi ini untuk lebih memperluas dan memperkuat keterlibatan negara-negara berkembang di pengambilan keputusan  internasional dan ekonomi. Sedangkan pengaturan menggarisbawahi pentingnya melindungi suara anggota masyarakat internasional termiskin. Ia juga menekankan usulan dari Grup Tata Kelola Ekonomi Global untuk Lembaga Keuangan Internasional dan G-20, untuk memperkuat dan sistematis keterlibatan mereka dengan PBB.

G-20 telah diintensifkan dengan upaya penjangkauan terhadap PBB, katanya, merujuk laporan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dalam persiapan untuk KTT Cannes 2011. Ini telah menggarisbawahi kekurangan dari pendekatan ad hoc untuk keterlibatan G20 dengan seluruh dunia, dan merekomendasikan pembentukan pendekatan yang lebih sistematis.

Sebagai langkah awal, Jeremic mengatakan, laporan itu mengusulkan agar G-20 membuat aturan praktek briefing dan mengkonsultasikan dengan keanggotaan PBB. Dalam G-20 berikutnya, presidensi telah menggemakan ide, bahwa G-20 bisa memainkan peran pendukung bagi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada sejumlah cara untuk meresmikannya, melalui ad hoc praktik terbaik, termasuk: mengundang Sekretaris Jenderal untuk menghadiri KTT G-20, mengundang PBB Sherpa untuk berpartisipasi dalam persiapan pertemuan G-20, briefing di Majelis Umum oleh Sherpa dari Presiden G20 sebelum dan sesudah puncak, debat tematik dalam pleno berfokus pada prioritas presiden G-20 saat ini, dan konsultasi terbuka oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sherpa dengan negara-negara anggota di Majelis Umum sebelum dan sesudah KTT G-20.

Editor : Sabar Subekti