Gagasan Bentuk Parpol Kristen Berpotensi Memprovokasi Politik Sektarian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gagasan agar umat Kristen membuat partai politik baru dikhawatirkan akan memicu persaingan tidak sehat terutama dari kalangan sektarian. Lebih parah lagi, partai politik berbasis agama akan semakin banyak, dan mereka berbicara tidak lagi hanya untuk kepentingan partai tetapi kepentingan agama tertentu.

“Kalau kita (Partisipasi Kristen Indonesia, red) membuat partai berlabel agama (Partai Kristen Indonesia, red) takutnya Islam juga akan ikut-ikutan lebih banyak membuat partai, karena apa yang dilakukan Kristen juga akan dilakukan Islam atau bahkan memprovokasi umat beragama lainnya,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partisipasi Kristen Indonesia, Supardan saat menjadi pemateri di Diskusi Antar Lembaga Keumatan Kristen “Parkindo Menuju Partai?”, hari Selasa (22/9) di Lantai 6, Gedung Sinar Kasih, Jalan Dewi Sartika 136 D, Jakarta.

“Dulu waktu lahirnya PIKI (Persekutuan Intelejensia Kristen Indonesia, red) yang dipelopori oleh almarhum Pak Radius (Radius Prawiro, mantan Menteri Ekonomi Keuangan dan Industri di periode Presiden Soeharto, red) pada akhirnya disaingi oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, red) bentukan BJ Habibie (mantan presiden Indonesia Bacharuddin Joesoef Habibie, red),”  dia mencontohkan.

Mantan Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia ini mengatakan demikian dalam kaitannya dengan Ide awal Partisipasi Kristen Indonesia yang ingin dikembalikan ke Partai Kristen Indonesia seperti digagas oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia, Alida Handau Lampe Guyer, yang menyatakan bahwa pengalaman sejarah dan tanggung jawab sebagai orang Kristen menuntut Orientasi Millenaris Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) kembali ke “roh” Parkindo yang semula. Yang dimaksudnya adalah menjadi partai politik yang berfungsi sebagai “utusan” dalam menyampaikan kebenaran.

“Menginterpretasikan kembali struktur, institusi, undang undan serta berbagai praktik sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat,” kata dia. 

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Sekum PGI), Pdt. Gomar Gultom, M. Th, menyatakan sikap bahwa PGI tidak memilih menyetujui atau menolak pendirian atau pentingnya partai politik (parpol) berbasis Kristen di Indonesia.

“Gereja-gereja  di Indonesia dalam berbagai sidang MPL (Majelis Pekerja Lengkap, red) memilih untuk tidak mengelompok, dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu dalam hal ini partai politik baik partai Kristen maupun partai non Kristen,” kata Gomar.  

Gomar beralasan bahwa saat ini banyak pemimpin gereja yang menganjurkan umat untuk netral dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif, namun dalam kenyataannya tidak jarang PGI menjumpai dukungan kepada salah satu calon peserta pesta politik di sebuah daerah.   

Galakkan Pengkaderan Politik Aktif dan Terstruktur

Supardan menyoroti bahwa sekarang ini langkah terpenting dari Partisipasi Kristen Indonesia bukan bertransformasi menjadi partai politik namun mengefektifkan  Yayasan Komunikasi sebagai salah satu lembaga pengkaderan yang aktif.

“Pengkaderan yang aktif dan terstruktur, tidak hanya Yayasan Komunikasi tetapi juga Yayasan Bina Darma,” kata dia.

“Kalau ada masyarakat memperjuangkan sesuatu maka Partisipasi Kristen Indonesia harus mendukung. Pelayanan politik yang benar adalah tidak harus langsung seperti donatur, namun, misalnya, apabila masyarakat membutuhkan solusi dari pergumulan  kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan maka kita (Partisipasi Kristen Indonesia, red) harus berjuang dengan sungguh-sungguh,” dia menambahkan.

Supardan memberi contoh saat Partisipasi Kristen Indonesia masih berwujud Partai Kristen Indonesia (juga disingkat Parkindo) sebelum melebur menjadi satu di Partai Demokrasi Indonesia (pemilihan umum 1973) salah satu politikus Partai Kristen Indonesia, Pdt Wilhelm Johannis Rumambi pernah berpesan bahwa Parkindo adalah partai bernafaskan dan berlandaskan semangat nasionalisme.

“Jadi waktu itu kehadiran umat Kristen dalam politik adalah untuk semua orang dan tidak membedakan suku agama ras dan golongan. Itu adalah prinsip yang dikemukakan Parkindo, pada waktu itu sebagai satu ungkapan yang secara implisit dan eksplisit Parkindo hadir untuk kebutuhan membangun negara ini,” Supardan menjelaskan.  

Editor : Eben E. Siadari