Gerindra Desak Pemerintah Serius Tangani Perdagangan Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Partai Gerindra meminta pemerintah Indonesia serius menangani kasus perdagangan manusia yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri dengan meningkatkan koordinasi 18 instansi terkait.

"Masalah perdagangan manusia ditangani 18 instansi pemerintah yang seharusnya terjadi koordinasi untuk mencapai solusi namun hal itu tidak maksimal," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, di Jakarta, Kamis (17/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam sambutannya di diskusi bertajuk "Membangun dan Memperkuat Kolaborasi `Stakeholder` dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Dia menilai selama ini diantara 18 instansi pemerintah belum terjalin koordinasi dan komunikasi maksimal namun justru menimbulkan masalah baru.

Ahmad mengatakan ada sekitar tujuh juta WNI di berbagai negara menjadi korban perdagangan manusia. "Kasus Wilfrida merupakan contoh tidak berjalannya koordinasi dan komunikasi 18 instansi pemerintah," kata dia seperti dikutip Antara.

Ahmad mengatakan konstitusi dan peraturan yang ada di Indonesia sudah menjamin dihentikannya kasus perdagangan manusia. Namun menurut dia pelaksanaannya masih kurang sehingga praktek perdagangan manusia masih terus terjadi.

"Ini menjadi masalah bangsa. Seminar yang digagas ini akan menjadi masukan penting untuk menentukan langkah pengawasan dan harus diselesaikan bersama-sama," ujarnya.

Dia menegaskan partainya mengambil kebijakan strategis untuk melawan terjadinya perdagangan manusia. Ahmad menekankan bahwa negara harus ikut campur dalam permasalah ini dan para korban harus dibela.

Dia menilai diperlukan pengawasan lebih baik dari lembaga legislatif karena itu legislator Partai Gerindra akan memaksimalkan fungsi pengawasan itu.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan isu perdagangan manusia yang diangkat partainya bukan sebagai kampanye politik menjelang Pemilu 2014.

"Ini termasuk enam aksi partai dan bukan pencitraan," katanya. Dia juga meminta koordinasi antar instansi pemerintah dalam menangani masalah tersebut.