Gerindra: RAPBN 2016 Tidak Cerminkan Semangat Kerja Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang telah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), dinilai tidak mencerminkan semangat kerja yang senantiasa dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Salah satunya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibuat Pemerintahan Presiden Jokowi dalam RAPBN 2016, yakni sebesar 5,5 persen. Hal tersebut dinilai bisa dicapai hanya dari upaya masyarakat tanpa dorongan Pemerintah.

“Pertumbuhan ekonomi 5,5 persen mencerminkan minimnya upaya pemerintah. Menurut pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pertumbuhan ekonomi 5,5 persen bisa dicapai hanya dari upaya masyarakat tanpa dorongan pemerintah,” ucap anggota Fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam Sayidina, saat menyampaikan pandangan fraksi atas RAPBN 2016 dan nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Selain itu, kata Rachel, Fraksi Partai Gerindra memiliki 10 catatan lain atas RAPBN 2016 dan nota keuangan yang telah disampaikan Presiden Jokowi, yakni belum ada perubahan fundamental RAPBN 2016 dibandingkan dengan APBN Perubahan 2015. “Selama postur APBN 60 persennya hanya untuk anggaran rutin, maka sulit mewujudkan keadilan ekonomi. Fraksi Gerindra menilai penting melakukan perubahan postur anggaran,” kata dia.

Selanjutnya, kata Rachel, inflasi yang dipatok 4,7 persen dinilai hanya menunjukkan angka agregat namun belum menunjukkan dampak inflasi yang dirasakan masyarakat. Kemudian, asumsi nilai tukar 13.400 rupiah per dolar Amerika Serikat harus dijelaskan oleh Pemerintah, apakah akan berpengaruh positif atau negatif terhadap perekonomian.

Kelima, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan yang dipatok 5,5 persen lebih rendah daripada suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 7,5 persen dinilai janggal. Sebab, dalam sejarahnya SPN selalu di atas suku bunga acuan Bank Indonesia.

“Target lifting minyak yang sebesar 830.000 barel per hari dinilai tidak menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.  Fraksi Gerindra berpandangan target ini tidak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan impor,” ujar Rachel.

“Selanjutnya, target pajak tidak masuk akal. Rp 1.565 triliun terlalu tinggi dan rasanya tidak mungkin dapat dicapai, mengacu capaian pajak sebelumnya,” penghuni Komisi I DPR RI itu menambahkan.

Lebih lanjut, Rachel memaparkan Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi alokasi infrastruktur sebesar 313,5 triliun rupiah, lebih tinggi dari APBNP 2015. Namun masalahnya, mekanisme apa yang akan dilaksanakan Pemerintah demi merealisasikan target tersebut, sementara realisasi penyerapan anggaran belanja saat ini saja baru mencapai 26 persen. “Dan saat ini sudah bulan Agustus 2015. Kami mengharapkan pemerintah bekerja lebih keras,” ujar dia.

Kemudian, kata Rachel, Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi kenaikan dana transfer ke daerah dan dana desa. Namun, disayangkan, kenaikan 117 triliun rupiah tersebut lebih banyak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra belum melihat adanya kesiapan dari pemerintah daerah.

Dia pun mengatakan, Fraksi Partai Gerindra juga meminta pemerintah mengoreksi ulang kebijakan subsidi, sehingga kewenangan yang dimiliki yakni bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya bisa betul-betul untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

“Terakhir, pemerintah harus memperhatikan utang luar negeri (ULN). Menurut Fraksi Gerindra, ULN bagaikan ancaman bom waktu. “Utang seyogianya tidak hanya dilihat dari rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Utang dalam tingkat bunga komersiil, utang dalam mata uang asing, merupakan ancaman bom waktu. Utang luar negeri akan menggelembung ketika rupiah tersungkur,” tutur Rachel.

Editor : Sotyati