GMKI: Jokowi-JK Tidak Serius Perhatikan Sektor Pendidikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Sahat Marthin Philip Sinurat menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius dalam memperhatikan sektor pendidikan pada dua tahun pemerintahannya sebagai kepala negara.

"Kami melihat selama ini anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen pada APBN tetapi fakta di lapangan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah banyak yang tidak layak untuk digunakan. Selain itu, pemerintah juga tidak serius dalam menyalurkan dana sertifikasi guru terbukti dari penyerapan dana sertifikasi di daerah banyak yang tidak terserap sehingga Menteri Keuangan melakukan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada APBNP tahun 2016 ," kata dia melalui siaran pers yang diterima satuharapan.com di Jakarta pada hari Kamis (20/10).

Menurut dia, Jokowi juga tidak serius memberikan biaya kuliah murah kepada masyarakat yang ingin melanjutkan perkuliahaan di Perguruan Tinggi karena hingga saat ini banyak mahasiswa tidak sanggup melanjutkan kuliah akibat dari Uang Kuliah Tunggal.

"Kami melihat banyak mahasiswa tidak sanggup mengikuti perkulihan karena kebijakan Uang Kuliah Tunggal sehingga kami berharap Presiden Joko Widodo harus menghapuskan kebijakan Uang Kuliah Tunggal agar mahasiswa mampu melanjutkan perkuliahannya," kata dia.

Di sisi lain, Pemerintah juga tidak serius menjalankan peraturan perundang-undangan dalam mendirikan perguruan tinggi sehingga banyak mahasiswa yang dianggap ilegal.

"Kami melihat kasus perguruan tinggi ilegal banyak memakan korban dari mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, kami meminta agar Presiden Jokowi memberikan perhatihan khusus kepada sektor ini," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum