Golkar Bantah Audit KPU Ajang “Balas Dendam”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman membantah permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan ajang balas dendam atas keputusan KPU yang enggan merubah ketentuan Peraturan KPU No 9/2015 tentang pencalonan.

Menurut dia, hal tersebut tidak berkaitan dengan keputusan yang bisa menyebabkan PPP dan Partai Golkar tidak ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. "Tidak ada kaitannya. Kita ingin Pilkada sukses berhasil dan menghasilkan kepala daerah yang baik dan demokratis," kata Rambe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).

Ketua Komisi II DPR RI ini juga membantah permintaan agar BPK mengaudi KPU adalah hasil ‘kongkalikong’ dengan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang merupakan mantan politisi partai berlambang pohon beringin. Sebab, menurut dia, terpilihnya Harry sebagai Ketua BPK berdasarkan kompetensi. "Jangan dibawa-bawa kesana (Ketua BPK, Haris Azhar Aziz mantan politisi Partai Golkar)," tutur Rambe.

Terkait hasil pertemuan pemimpin DPR dan seluruh pemimpin komisi-komisi di DPR dengan BPK, pada Kamis (28/5), Rambe mengatakan BPK menyambut baik permintaan DPR untuk mengaudit kinerja dan anggaran KPU. "Intinya BPK setuju untuk mengaudit KPU termasuk melaporkan hasil audit KPU tahun 2014," kata dia.

Sementara terkait hasil audit yang dilakukan BPK untuk anggaran 2014, Rambe mengatakan hal itu baru akan disampaikan oleh BPK hari ini, Kamis (28/5), lewat rapat konsultasi lanjutan dengan BPK. "Besok, Jumat (29/5), akan dilanjutkan pertemuan dengan BPK. Hasil yang mereka lakukan sebelumnya bahwa 4 Juli dilaporkan nanti kita lanjutkan," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja