Gomar Gultom: Gereja-gereja Harus Memberi Contoh

MERAUKE, SATUHARAPAN.COM - “Memang saya sadar, umat Kristen dan gereja-gereja di Papua merasa cukup marah dengan banyak penutupan gereja-gereja yang sekarang marak terjadi di tanah air. Namun, menurut saya, gereja-gereja di Papua justru harus memberi contoh tentang toleransi sesungguhnya. Dan kita harus memperjuangkan kebebasan beribadah bagi semua umat beragama, tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya.”

Pernyataan itu dikemukakan Pdt. Gomar Gultom, MTh., Sekretaris Umum PGI saat memberi konferensi pers pertama setelah pembukaan resmi sidang MPL-PGI di Merauke hari ini (16/01/14). Menurut Gomar, sikap kemarahan dan balas dendam tidak akan menyelesaikan persoalan. “Kita harus menuntut justru jaminan dan ketegasan dari pemerintah dalam soal ini,” tuturnya.

Sidang tahunan MPL-PGI kali ini memiliki arti penting. Ini merupakan sidang MPL terakhir sebelum, nantinya, Sidang Raya XVI PGI akan digelar di Nias, November mendatang. Di dalam sidang MPL inilah bahan-bahan utama Sidang Raya, khususnya pembaruan DKG (Dokumen Keesaan Gereja) akan diputuskan. Selain soal itu, sidang MPL juga menyoroti beberapa isu penting yang kini dihadapi bangsa Indonesia memasuki “tahun politik” 2014.

“Salah satu isu penting adalah bagaimana menyatukan gereja-gereja dalam derap menyongsong pemilihan umum, baik legislatif maupun presiden,” katanya. “Begitu juga soal sektarianisme dan intoleransi yang marak sekarang, sehingga mengancam kebhinekaan kita.”

Menurut Gomar, dalam pandangan PGI sekarang ini terjadi kesalahpahaman mengenai makna demokrasi. “Demokrasi sering dimaknai sebagai penggumpalan kekuasaan, dengan menafikan kelompok minoritas atas nama suara mayoritas. Itu pandangan yang salah,” katanya. “Demokrasi sebenarnya merupakan penghargaan pada setiap orang tanpa kecuali. Karena itu gereja-gereja berusaha mengembalikan spirit dasar praktik demokrasi.” Karenanya, sidang MPL kali ini mengambil pikiran pokok, “Gereja-gereja mendorong terwujudnya demokrasi yang beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Selain soal pemilu dan persiapan Sidang Raya, sidang MPL juga menaruh perhatian pada ancaman “kiamat ekologis” yang sekarang sangat nyata di banyak tempat, termasuk Papua. “Papua dipilih sebagai tuan rumah sidang MPL, untuk memperlihatkan simpati gereja-gereja pada masalah Papua, khususnya masalah kerusakan ekologis dan praktik kekerasan yang masih terjadi sampai sekarang,” katanya.

Ini memang untuk pertamakalinya sidang MPL diselenggarakan di wilayah ujung paling Timur dari Indonesia. Namun, seperti disayangkan salah seorang peserta sidang, hanya ada satu sesi yang secara khusus difokuskan untuk membahas masalah Papua yang sangat komleks itu.