Sidang MPL-PGI: Masyarakat Asli Papua Makin Tersingkir

MERAUKE, SATUHARAPAN.COM - Keprihatinan pada persoalan Papua yang sangat kompleks menjadi salah satu perbincangan dalam study meeting sidang tahunan MPL (Majelis Pekerja Lengkap) PGI yang kemarin (16/01) dibuka resmi di Merauke. Pemilihan Merauke, wilayah paling Timur dari Indonesia sebagai lokasi sidang MPL-PGI tahun ini, juga dilandasi keprihatinan tersebut.

 

 

Ini diakui Agustina Basikbasik, anggota DPR-RI yang hadir menjadi narasumber di sidang MPL-PGI. “Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Papua sekarang memang makin terpuruk,” ujarnya. “Mulai dari kualitas pendidikan terus merosot, yang membuat orang asli Papua tidak mampu bersaing dengan para pendatang, maraknya HIV/AIDS, sampai pelanggaran HAM yang terus terjadi.”

 

Salah satu realitas yang paling menyakitkan adalah makin tersingkirnya orang asli Papua. Berdasarkan data sensus penduduk 2010 yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Papua, total penduduk Papua (tidak termasuk Papua Barat) adalah 2.833.381 jiwa, di mana 76% adalah Orang Asli Papua, sedang sisanya pendatang.

 

Namun data BPS ini dipersoalkan oleh Agustina. “Apa kriteria yang dipakai BPS untuk menggolongkan Orang Asli Papua?” tanyanya. “Data itu sangat berbeda dengan banyak penelitian dari universitas di luar negeri, seperti Universitas Yale, Amerika. Para peneliti itu, termasuk dari Australia, sudah mengingatkan terjadi pembersihan etnis akibat kekerasan bersenjata maupun makin tersingkirnya penduduk asli dari pendatang,”

 

Kenyataan parit itu tercermin dari data perkembangan penduduk di Papua dan Papua Nugini (PNG). Jika pada tahun 1969 penduduk asli Papua sekitar 800.000 jiwa, sedang PNG sekitar 600.000, setelah 45 tahun Papua bergabung ke Indonesia penduduk asli hanya sekitar 1.500.000 jiwa sedang penduduk PNG justru berkembang menjadi sekitar 7.500.000 jiwa.

 

Keprihatinan sama juga disuarakan Michael Menufandu, intelektual Papua yang pernah menjadi Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kolombia. Dalam tuturannya, Michael menceritakan bagaimana setelah menjalani tugasnya ia kembali ke tanah Papua dan berbicara dengan seluruh kelompok masyarakat.

 

“Saya melihat, mendengar, dan merasakan suasana batin yang berkembang dalam masyarakat ada kepincangan politik pembangunan di masa lampau, konflik sosial yang direkayasa, maupun disintegrasi politk yang berkepanjangan,” katanya. “Itu semua, ditambah dengan kepemimpinan daerah yang tidak bersih, membuat masyarakat makin kecewa dan tidak mempercayai pemerintah.”

 

Kebijakan Otsus Papua juga dinilai tidak memberi jawaban. “Pelaksanaan Otsus selama ini tidak menunjukkan kejelasan dan ketegasan makna otonomi yang sesungguhnya, yakni keberpihakan, perlindungan, partisipasi dan pemberdayaan,” ujarnya. “Itu semua hanya menambah kekecewaan masyarakat.”

 

Masalahnya makin kompleks karena, dengan kebijakan ekonomi yang terbuka luas bagi para pengusaha besar, tanah-tanah di Papua kini justru menjadi lahan hanya untuk kepentingan mereka. Beberapa peserta sidang MPL-PGI, misalnya, mempersoalkan pengambilan tanah besar-besaran yang sekarang terjadi di Papua untuk menjadi lahan padi dan kelapa sawit, maupun kompleks industri. Pembukaan lahan itu, pada gilirannya, akan menyedot makin banyak pendatang. Sementara itu, anak-anak Papua justru dicabut dari tanah mereka dan dimasukkan ke pesantren-pesantren di Jawa, seperti pernah diributkan oleh beberapa media internasional.

 

Itu semua sudah pasti makin menyingkirkan orang asli Papua dari tanah mereka sendiri. Seorang peserta MPL-PGI bahkan menengarai, proses penyingkiran itu juga terlihat saat prosesi pembukaan sidang MPL-PGI kemarin. “Saya mengamati, koq wajah-wajah mereka yang hadir bukan wajah-wajah asli orang Papua, tetapi lebih banyak pendatang,” ujarnya.

 

Bagaimana gereja-gereja merumuskan sikap dan misinya di tengah tantangan yang sangat kompleks ini, merupakan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh sidang MPL-PGI kali ini.