Gubernur BI Agus Martowardojo Diperiksa KPK 9 Jam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo diperiksa sembilan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (1/11).

“Saya dimintai keterangan terkait dengan proyek pengadaan E-KTP mengenai anggaran,” kata Agus Martowardojo saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.15 WIB.

Agus mengungkapkan terkait pengajuan proyek dalam Undang Undang (UU) Keuangan Negara dijelaskan, bahwa Kementerian atau Lembaga pengguna anggaran itu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

“Jadi ini semua tanggung jawab dari Kementerian terkait. Sementara tanggung jawab dari Kementerian Keuangan lebih kepada menerima permintaan pembayaran dengan melakukan pengujian, apakah anggarannya ada atau tidak, uangnya ada atau tidak, serta administrasi,” ujarnya.

Terkait tuduhan kepada Agus Martowardojo dari terpidana Muhammad Nazaruddin yang mengatakan ada aliran dana yang diterima, Agus membantahnya.

"Saya sampaikan itu sebuah fitnah," kata dia.

“Baca kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010, disitu jelas diatur tentang bagaimana pengguna anggaran yang diajukan oleh Kementerian atau Lembaga kalau dengan sistem kontrak multi years, ya harus ajukan ke Kemenkeu,” katanya.

Di pasal 8 dijelaskan, bahwa kalau disetujui oleh Menteri Keuangan, itu tidak berarti bahwa menteri tersebut menyetujui proses pengadaan yang sedang berjalan atau akan berjalan di Kementerian atau Lembaga itu. Bahkan di dalam pasal tersebut juga disebutkan jika ingin mengajukan kontrak multi years tidak boleh sebutkan calon pesertanya.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nasional. 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum