Hamas Bantah Pihaknya Menerima Gencatan Senjata

GAZA, SATUHARAPAN.COM - Gerakan Islam Hamas membantah pernyataan sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO / Palestinian Liberation Organisation),  Yasser Abed Rabbo,  bahwa pihaknya menerima gencatan senjata selama 24 jam.

Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas, hari Selasa (29/7) menggambarkan  bahwa pengumuman Abed Rabbo sebagai "tidak benar dan tidak terkait dengan sikap perlawanan Palestina."

"Ketika ada komitment  Israel disertai dengan janji internasional mengenai gencatan senjata kemanusiaan, kita akan membahas masalah itu," seperti diberitakan  kantor berita Palestina Ma'an mengutip Abu Zuhri.

Membacakan pernyataan, Abed Rabbo meminta semua pihak Arab dan internasional untuk mendukung  gencatan senjata selama 24 jam dan Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari menolak itu. Dia menyatakan bahwa kesediaan untuk gencatan senjata dan gencatan senjata kemanusiaan selama 24 jam datang setelah seruan yang luas dan konsultasi dengan Hamas dan Jihad Islam.

Korban meninggal di Palestina pada hari Selasa meningkat menjadi lebih dari 1.100 orang, sebagian besar dari mereka warga sipil. Di sisi Israel, 56 orang meningga, sebagian besar dari mereka adalah tentara.

Pemimpin Palestina juga menyambut  positif serun PBB untuk penghentian pertempuran selama 72 jam, kata dia.

PBB sebelumnya menyerukan untuk gencatan senjata diperpanjang pada hari Sabtu dan diterima oleh Israel, tapi diabaikan oleh Hamas, meskipun terlambat menyatakan kesediaannya untuk menghentikan tembakan.

Abed Rabbo juga mengatakan bahwa delegasi senior Palestina yang dipimpin oleh Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan termasuk wakil-wakil dari semua faksi lain akan melakukan perjalanan ke Mesir untuk membicarakan upaya mengakhiri konflik.

"Pemimpin Palestina memutuskan bahwa delegasi Palestina bersatu akan pergi ke Kairo untuk melihat segala hal mengenai langkah berikutnya," kata dia.

Abed Rabbo juga mengatakan pemimpin Palestina telah memulai prosedur internasional menuntut pemerintah Israel sebagai pembunuh,  terkait kemungkinan langkah-langkah terhadap Israel bertanggung jawab melalui sistem peradilan internasional.

Sebuah sumber Palestnian yang merupakan bagian dari pembicaraan, seperti dikutip media Mesir Al Ahram mengatakan,  kerangka pembicaraan akan membahas atau bahkan mengubah usulan gencatan senjata Mesir.

Gencatan senjata yang diusulkan Mesir akan menjadi dokumen utama untuk pembicaraan itu dan mungkin ada perubahan.

Fatah dan Hamas di awal Juni sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan nasional, dalam kesepakatan rekonsiliasi yang bertujuan mengatasi keretakan antara faksi-faksi Palestina yang meletus dalam bentrokan mematikan pada tahun 2007.

Sementara media Al-Arabiya menyebutkan bahwa Azzam Al-Ahmad dari Fatah, Moussa Abu Marzouk dari Hamas dan Ziyad Nahal dari Jihad Islam berada di antara anggota delegasi yang akan datang ke Kairo. Disebutkan bahwa masalah perbatasan Rafah, antara Mesir dan Gaza, adalah masalah Palestina dan Mesir, sedangkan Israel tidak ikut campur dalam pembahasan masalah itu.