Hanura Sebut Menkumham dan Menpora Layak Di-reshuffle

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dadang Rusdiana mengatakan ada dua menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK yang memiliki “rapor merah’ dan sering menimbulkan kegaduhan, sehingga layak diganti.

Menurut dia, kedua menteri tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Menteri yang dinilai banyak membuat kegaduhan adalah Menkumham dan Menpora," ujar Dadang saat dihubungi, Senin (11/5).

Menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden sesuai ketentuan UUD 45 pasal 17 ayat 2. Sehingga, waktu pelaksanaan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. “Namun, agar perombakan itu obyektif, tentu presiden harus mempertimbangkan pencapaian kinerja berdasarkan rencana strategis kementerian yang telah dibuat. Karena disitu ada target-target yang harus dicapai dalam waktu satu tahun," kata Dadang.

Dia melanjutkan, rencana strategis itu merupakan pembabatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi misi presiden. "Jadi idealnya satu tahun adalah batas minimal untuk melakukan pergantian,agar reshufle tersebut tidak kental muatan politiknya," ujar Sekretaris Fraksi Hanura di DPR ini.

Di luar parameter rencana strategis itu, kata Dadang, presiden dapat memperhatikan stabilitas pemerintah secara umum. Artinya, apabila menteri lebih banyak membuat kegaduhan atau kebijakan kontroversial dibanding dengan melakukan kerja yang benar dan terukur, lebih baik diganti saja.

Editor : Bayu Probo