Hanura: Uang Akan Didik Partai Jadi Lebih Baik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan uang akan memberi pendidikan bagi partai politik. Sebab, menurut dia, parpol tidak bisa membuat gerakan yang bersifat sustainable atau berkelanjutan.

“Uang akan mendidik parpol, karena kita harus membuat kegiatan yang sifatnya sustainable,” kata Rufinus menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menggelontorkan dana Rp 1 triliun dari APBN kepada partai politik, di Jakarta, Selasa (10/3).

Dia mengungkapkan, selama ini parpol senantiasa berkutat pada masalah finansial yang berakibat maraknya tindak korupsi. Dalam konteks tersebut, sosok yang merupakan wakil rakyat di Komisi II DPR itu setuju pemerintah memberikan bantuan dana kepada parpol. “Agar tidak ada lagi alasan mencari dana yang justru membuka peluang korupsi terjadi,” tutur dia.

Namun, dia menegaskan, permasalahan tidak berhenti sampai disitu, karena pemerintah harus bisa menjabarkan kriteria dan persyaratan sebuah parpol layak mendapatkan dana itu. Politisi Hanura itu pun mengharapkan pemerintah dapat membuat tolak ukur sebuah partai layak menerima dana tersebut.

“Apakah karena dia dapat kursi di DPR atau di DPRD saja cukup, atau bagaimana,” kata dia.

Kemudian Rufinus mempertanyakan aktualisasi dari pemerintah dalam merealisasi pemberian dana tersebut. Menurut dia pemerintah belum jelas apakah dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai atau yang lain. “Kemudian cara pemberiannya bagaimana, langsung kepada partai atau lewat mana pencairannya, kemudian konteks pengawasannya bagaimana,” tutur dia.

Revolusi Mental

Rufinus menegaskan hal itu tidak akan berlangsung mudah, karena harus mengubah UU No 2/2008 tentang Parpol.

Politisi Hanura itu pun mengaku kekurangan dengan bantuan yang telah diberikan pemerintah selama ini. Sebab, menurut dia, kebutuhan partai sampai di tingkat anak ranting sangat banyak. “Kita mendanai itu sendiri, dari kas pribadi anggota dewan gaji pokok Rp 16 juta, yang masuk kas partai secara otomatis itu Rp 10 juta,” tutur dia.

Karena itu, bila wacana Mendagri ini nantinya terealisasi, tidak akan ada individu yang merasa membesarkan partai sendiri atau merasa dirinya penyumbang dana terbesar di partai tersebut.

“Ini adalah bagian dari revolusi mental, seperti slogan Pak Joko Widodo,” ujar Rufinus.

Editor : Sotyati