Hasil Referendum Kaledonia Baru: 53,3% Pilih Tetap Bagian dari Prancis

NOUMEA, SATUHARAPAN.COM-Mayoritas pemilih di Kaledonia Baru, sebuah kepulauan di Pasifik Selatan, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis dalam referendum pada hari Minggu (4/10), membuat Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyerukan dialog. Ini merupakan hasil referendum, sebagai langkah penting dalam upaya dekolonisasi selama tiga dekade.

Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Paris, Macron menyambut "ekspresi kepercayaan terhadap Republik dengan perasaan syukur yang mendalam... dan kesederhanaan." Macron berjanji kepada para pendukung pro kemerdekaan “ini dengan Anda, bersama-sama, bahwa kita akan membangun Kaledonia Baru besok.”

Dia memuji "keberhasilan" pemungutan suara dan meminta penduduk Kaledonia Baru untuk "melihat ke masa depan." “Kami menghadapi sejarah kami di Kaledonia Baru, sejarah kolonial,” kata Macron. “Dan kami berusaha mengatasinya agar tidak terjebak di dalamnya. Kami tahu saat ini kami berada di persimpangan jalan,” katanya.

Referendum Kedua

Kementerian luar negeri mengatakan hasil menunjukkan 53,3% dari pemilih yang berpartisipasi dalam referendum pada hari Minggu memilih untuk mempertahankan hubungan dengan Prancis, sementara 46,7% mendukung kemerdekaan.

Pemungutan suara tersebut ditandai dengan jumlah pemilih yang sangat tinggi. Lebih dari 85% pemilih telah memberikan suara mereka satu jam sebelum TPS ditutup, menurut kementerian luar negeri. Beberapa TPS di Noumea, ibu kota, tutup terlambat satu jam karena orang masih menunggu dalam antrean panjang untuk memilih pada waktu penutupan yang direncanakan.

Referendum kemerdekaan hari Minggu adalah salah satu langkah terakhir dari rencana lama untuk menyelesaikan ketegangan di kepulauan itu antara penduduk asli Kanak yang mencari kemerdekaan dan penduduk yang ingin tetap menjadi bagian Prancis.

Kesepakatan damai antara faksi-faksi yang bersaing dicapai pada tahun 1988. Satu dekade kemudian, Perjanjian Noumea memberikan kekuasaan politik dan otonomi luas kepada Kaledonia Baru dan merencanakan organisasi hingga tiga referendum berturut-turut.

Dua tahun lalu, 56,4% orang dalam referendum serupa memberikan suara menentang kemerdekaan. Referendum ketiga dapat diselenggarakan pada tahun 2022.

Pro Kemerdekaan Akan Berjuang

Politisi Kaledonia Baru hari Minggu mengakui perlunya dialog antara pihak-pihak yang pro dan anti kemerdekaan. Presiden pemerintah kepulauan, Thierry Santa, termasuk di antara mereka yang ingin Kaledonia Baru tetap menjadi wilayah Prancis.

"Terserah kita, para pemimpin politik untuk memiliki kecerdasan untuk duduk mengelilingi meja dan mendiskusikan apa yang kita inginkan untuk masa depan," kata Santa. Sonia Backes, presiden provinsi Selatan, juga mendukung untuk menjaga hubungan dengan Prancis, mengatakan bahwa "tidak" menang sekali lagi, tetapi kita perlu mempertimbangkan semua pemilih, termasuk pendukung kemerdekaan.”

Presiden Kongres dan tokoh gerakan pro-kemerdekaan, Roch Wamytan, bersumpah untuk "terus memperjuangkan kemerdekaan negara."

Presiden partai Persatuan Kaledonia yang pro kemerdekaan, Daniel Goa, menyerukan kepada semua warga untuk "tidak membiarkan diri mereka diliputi oleh emosi dan menyambut hasilnya dalam suasana pasifis."

Kepulauan ini memiliki populasi 270.000, termasuk penduduk asli Kanak, yang pernah menderita kebijakan segregasi yang ketat dan diskriminasi yang meluas, dan keturunan penjajah Eropa.

Kaledonia Baru menjadi bagian Prancis pada tahun 1853 di bawah Kaisar Napoleon III, keponakan dan pewaris Napoleon, dan digunakan selama beberapa dekade sebagai koloni penjara. Itu menjadi wilayah luar negeri setelah Perang Dunia II, dengan kewarganegaraan Prancis diberikan kepada semua orang Kanak pada tahun 1957. (AP)

Editor : Sabar Subekti