PBB: Sukses Keluar dari Krisis COVID-19 Diukur dari Sisi Manusia, Bukan Ekonomi
NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Sekjen PBB, Antonio Guterrres, mengatakan untuk keluar dari krisis COVID-19 penting bahwa multilateralisme dunia yang didasarkan pada globalisasi yang adil, hak dan martabat setiap orang, dan "keberhasilan diukur dari segi manusia bukan ekonomi."
Kita harus "berkomitmen" untuk membangun dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan, katanya menggarisbawahi laporan tahunan PBB. Guterres mengatakan bahwa komunitas internasional harus merefleksikan “kemajuan kita bersama serta… visi dan nilai-nilai bersama.”
Dia menyoroti beberapa pencapaian organisasi, seperti membuat perjanjian penting yang menyusun dan melindungi hak asasi manusia, menetapkan tujuan ambisius untuk pembangunan berkelanjutan, dan memetakan jalan menuju hubungan yang lebih seimbang dengan alam, di antara banyak lainnya.
Namun, dia juga menguraikan beberapa tantangan ke depan, mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk "menahan gelombang ketakutan, kebencian, ketidaksetaraan, kemiskinan dan ketidakadilan."
Pandemi COVID-19 telah menunjukkan kerapuhan dunia, mengungkapkan "risiko yang diabaikan selama beberapa dekade", yaitu, sistem kesehatan yang tidak memadai; kesenjangan dalam perlindungan sosial; ketidaksetaraan struktural; degradasi lingkungan; dan krisis iklim, kata Sekjen PBB itu.
Sebagai tanggapan, ia mencatat bahwa keluarga PBB "dimobilisasi dengan cepat dan komprehensif", menjelaskan bahwa hal itu mengarah pada tanggapan kesehatan global, memperluas bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa, membentuk instrumen tanggapan cepat untuk dampak sosial ekonomi dan menyusun agenda kebijakan yang luas untuk mendukung komunitas dan wilayah yang paling rentan.
“Tapi kemunduran pada tujuan piagam fundamental perdamaian, keadilan, hak asasi manusia dan pembangunan telah berlangsung lama,” kata Guterres.
Dia mengakui bahwa bahkan sebelum pandemi, “dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada target tahun 2030”.
Dan meskipun PBB menyerukan dukungan global besar-besaran untuk orang dan negara yang paling rentan, yang berjumlah setidaknya 10 persen dari ekonomi global, paket penyelamatan belum sepenuhnya terwujud.
Editor : Sabar Subekti
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...