Inggris Bantu Pengangguran Akibat COVID-19 Kembali Bekerja
LONDON, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Inggris pada Senin (5/10) meluncurkan program ketenagakerjaan baru yang bertujuan membantu mereka yang menganggur karena pandemi COVID-19 untuk kembali bekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Pensiun Inggris mengatakan skema program bernama Job Entry Targeted Support (JETS) akan didukung oleh investasi senilai 308 juta dolar AS (sekitar Rp4,57 triliun).
Kementerian itu mengatakan pencari kerja yang diajukan untuk skema tersebut akan memiliki akses untuk mendapatkan dukungan yang sesuai dan fleksibel untuk segera kembali bekerja.
Dukungan itu dapat melibatkan nasihat spesialis tentang bagaimana orang dapat pindah bekerja ke sektor-sektor yang sedang berkembang, serta pelatihan untuk pembuatan daftar riwayat hidup (CV) dan wawancara kerja.
"JETS baru-baru ini akan memberikan bantuan yang dibutuhkan orang-orang yang menganggur untuk kembali bekerja, meningkatkan prospek lebih dari seperempat juta orang di seluruh Inggris," kata Menteri Ketenagakerjaan dan Pensiun Inggris, Therese Coffey.
Skema subsidi pemerintah untuk pekerja cuti akan berakhir pada 31 Oktober dan diganti dengan skema dukungan pekerjaan yang kurang menyeluruh.
Para ekonom telah memperingatkan bahwa risiko pengangguran meningkat tajam, dan Bank of England memproyeksikan lonjakan tingkat pengangguran menjadi 7,5 persen.
Partai Buruh yang merupakan oposisi mengatakan pengumuman skema JETS sudah sedikit terlambat.
"Berdasarkan pengakuan pemerintah sendiri setidaknya 4 juta orang bisa kehilangan pekerjaan mereka selama krisis. Yang dapat dihimpun pemerintah sebagai langkah tanggapan adalah skema sedikit demi sedikit dan slogan yang tidak berarti," kata Jonathan Reynolds, kepala kebijakan Partai Buruh untuk pekerjaan dan kesejahteraan.
Reynolds mengatakan skema baru bernama JETS itu mengandalkan pelatih kerja yang sudah kewalahan di lapangan. (Reuters)
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...