Hilangnya Dokumen TPF Munir Bernuasa Politik

BOGOR, SATUHARAPAN.COM – Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai perihal belum ditemukannya dokumen hasil kerja TPF kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib telah bergeser menjadi bernuasa politik.

 

“Memang itulah kalau kita bicara tentang TPF Munir ‎temuannya dan rekomendasinya, tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser dari legal isu menjadi bernuansa politik. Tapi saya bukan orang baru dalam dunia berpolitik di negeri ini, hal begitu biasa," kata SBY  di konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari Selasa (25/10).

 

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku mengikuti pemberitaan media massa tentang polemik dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir sejak dua minggu belakangan.

 

“Saya mengikuti pemberitaan media massa, utamanya dua minggu terakhir ini, termasuk perbincangan publik, saya dengarkan dengan seksama, saya baca baik sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar, sebagian pemberitaan yang ada berada pada konteks yang tepat namun sebagian lagi bergeser pada pemberitaan yang bernuansa politik,” kata dia.

 

Tetapi SBY mengaku memilih tidak reaktif dan tidak menjawab asal-asalan menanggapi polemik dokumen TPF kasus Munir tersebut. Dia memilih mengumpulkan sejumlah mantan pejabat terkait untuk mempersiapkan jawabannya secara lengkap, utuh, sesuai fakta dan logika.

 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta proses hukum dijalankan jika ada bukti baru dalam kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

 

"Dan kalau memang ada novum baru ya diproses hukum," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta.

 

Kasus Munir kembali mengemuka ketika Komisi Informasi Publik memenangi gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan meminta pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tersebut.

 

Aktivis hak asasi manusia serta pendiri lembaga KontraS dan Imparsial, Munir Said Thalib meninggal dunia dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 yang sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.

 

SBY merasa perlu memberikan penjelasan pada masyarakat mengenai upaya yang pemerintahannya lakukan untuk menindaklanjuti TPF Munir dan segala sesuatu yang pemerintah lakukan termasuk saat SBY sebagai Presiden ke-6 RI dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.

 

Dalam kesempatan jumpa pers itu, SBY didampingi mantan pejabat di era pemerintahannya, antara lain Sudi Silalahi, Djoko Suyanto, Bambang Hendarso Danuri, Syamsir Siregar dan mantan ketua TPF kasus Munir Marsudi Hanafi.