SBY Dukung Jokowi Usut Kasus Munir

‎JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pengusutan kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib

“Saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini  jika memang ada yang bleum selesai,” kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari Selasa (25/10).

Menurut SBY, dalam temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir ada pergeseran. Yang tadinya isu legal menjadi bernuansa politik.

“Tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini, hal begitu biasa,” kata dia.

SBY sendiri siap memberikan penjelasan sesuai dengan konteksnya yang relevan dengan apa yang menjadi perhatian publik. Ia mengaku saat ini bersama-sama dengan mantan pejabat terkait tengah mempersiapkan jawaban yang lengkap dan utuh serta berangkat dari data, fakta dan peristiwa serta logika.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga siap bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya saat menangani kasus Munir ini. Ia menilai pembunuhan aktivis HAM Munir adalah kejahatan yang serius.

“Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu. Tidak pelak menjadi perhatian baik masyakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Oleh karena itu, saya pastikan bahwa yang kami yang lakukan dulu adalah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh, utamanya dalam konteks penegakan hukum,” kata dia.

Dia mengaku telah melakukan sejumlah tindakan sesuai prosedur. Kendati demikian, jika masih ada yang menganggap keadilan sejati belum terwujud, SBY mengatakan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran.

“Jika memang masih ada kebenaran yang belum terkuak, saya ulangi, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati jika memang ada kebenaran yang belum terkuak," kata dia.

SBY merasa perlu memberikan penjelasan pada masyarakat mengenai upaya yang pemerintahannya lakukan untuk menindaklanjuti TPF Munir dan segala sesuatu yang pemerintah lakukan termasuk saat SBY sebagai Presiden ke-6 RI dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.

Kasus Munir kembali mengemuka beberapa pekan lalu ketika Komisi Informasi Publik memenangi gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan meminta pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tersebut. Namun pemerintah mengaku tidak memegang dokumen tersebut.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja