HRW Kecam Aturan Baru Perbatasan Hungaria

BUDHAPEST, SATUHARAPAN.COM – Aturan baru pemerintah Hungaria tentang perbatasan yang menolak akses pada pencari suaka dan menghadapkan para pengungsi makin rentan terhadap kekerasan dan penuntutan. Demikian pernyataan kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), hari Sabtu (19/9).

Ribuan pencari suaka dan migran telah terperangkap di Serbia akibat penutupan perbatasan Hungaria sejak 15 September,  ketika aturan  baru perbatasan baru mulai berlaku dan pagar di perbatasan selesai dibangun.

Polisi anti huru-hara telah memaksa  pengungsi, yang sebagian besar dari Suriah, mundur, ketika mau menyeberangi titik perbatasan yang tertutup. Polisi menyerang mereka  dengan meriam air dan gas air mata.

Setengah dari 98 aplikasi suaka yang diterima di perbatasan Serbia pada 15 September, dengan aturan, baru ditolak pada akhir September 16. Setidaknya 46 pengungsi yang mencoba masuk Hungaria dari Serbia sejak 15 September telah ditangkap dan dituntut, karena masuk tanpa prosedur.

"Rezim perbatasan baru Hungaria memiliki tujuan yang jelas, menghalangi pencari suaka ke luar negeri," kata Lydia Gall,  peneliti HRW untuk Eropa Timur dan Balkan. "Ini tercela, Budapest menggunakan polisi anti huru hara dan pengadilan pidana untuk menghindari memberi perlindungan kepada orang yang melarikan diri dari perang dan pelanggaran HAM."

Peraturan baru, dan juga perubahan lain dalam hukum suaka pada bulan Agustus, menjadi hambatan serius akses mendapatkan suaka ke Hungaria, kata HRW.  Perubahan itu juga memungkinkan pemerintah mengumumkan keadaan darurat pada 16 September karena "imigrasi massal."

Hal ini menunjukkan proses pidana yang berkaitan dengan melintasi perbatasan tanpa prosedur atau perusakan pagar lebih diutamakan daripada prosedur lainnya, termasuk mengadili klaim suaka .