Hujan Kritik Tanggapi Ketidakhadiran Menhub Jonan di DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketidakhadiran Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menuai kritik keras dari sejumlah anggota komisi V DPR.

Kritik itu disampaikan, ketika pemimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Angkasa Pura I, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta jajaran Kemenhub, Fary Djemi Francis membacakan surat ketidakhadiran Menhub Jonan, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (13/1).

"Bila diperhatikan dari apa yang disampaikan pemimpin sidang saat membacakan surat yang disampaikkan Menhub untuk tidak hadir, karena memberikan perhatian khusus terkait penanganan kasus AirAsia QZ 8501, itu hal wajar," ucap anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Demokrat Bahrum Daido.

Akan tetapi, ia menilai seakan Menhub tidak mengerti hirarki perundang-undangan, dimana seharusnya sebagai regulator menghadiri panggilan DPR. Sedangkan, yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusian lainnya itu, sudah ditangani oleh pihak-pihak terkait.

"Lucu pula menteri ini seakan tidak tau apa yang mau dilakukannya, dia tdak tau hirarki perundang-undangan, dimana DPR itu setara dengan eksekutif," ujar Bahrum.

Tak Mengerti Jonan

Sementara itu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Bae menyayangkan Menhub Jonan tidak memenuhi ajakan RDP dengan Komisi V DPR untuk membahas AirAsia QZ 8501. Menurut dia seharusnya mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tersebut hadir, sebab semua permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Kemenhub.

"Kalau Angkasa Pura I, hanya menangani traffic service, sisanya berhubungan dengan Kemenhub," kata dia.

Ridwan pun mengaku tidak mengerti tindakan Menhub Jonan yang baru muncul ke publik beberapa minggu setelah Tragedi AirAsia QZ 8501 terjadi. "Saya tidak marah, tapi saya tidak mengerti saja," kata politisi Golkar itu.

"Untuk RDP hari ini, apapun hasilnya akan saya hargai," dia menamabahkan.

Editor : Bayu Probo