Huwaei Protes AS Terkait Pelarangan Teknologi 5G

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Sehari setelah Amerika melarang perusahaan telekomunikasi raksasa China, Huawei, membangun jejaring 5G di Amerika, perusahaan itu memperingatkan pelarangan itu akan merugikan pekerja Amerika.

“Kebijakan ini akan sangat merugikan perusahaan Amerika yang berbisnis dengan Huawei,” kata perusahaan itu, serta “berdampak pada puluhan ribu lapangan pekerjaan Amerika.”

Ditambahkannya, Huawei akan secara cepat mencarikan penyelesaian atas larangan itu, serta berusaha untuk memitigasi dampaknya.

Para pejabat Amerika efektif melarang perusahaan raksasa telekomunikasi China, Huawei, untuk membangun jaringan seluler generasi mendatang 5G di Amerika Serikat dan memperingatkan negara-negara lain mengenai ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan perusahaan itu.

Hari Rabu (16/5), Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan peralatan telekomunikasi buatan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional. Perintah itu, yang menetapkan keadaan darurat nasional, merupakan langkah pertama ke arah formalisasi larangan bertransaksi bisnis dengan Huawei.

Di pihak Huawei sendiri tidak terlihat tanda-tanda perusahaan itu akan menyurutkan langkah. Huawei telah mengemukakan tekad luar biasa untuk meraih dukungan dari para pengecamnya dan menghilangkan tuduhan bahwa Huawei menjadi ancaman keamanan.

Perusahaan itu menyatakan akan berhenti berbisnis jika dipaksa memata-matai pelanggannya. Pemimpin perusahaan itu, Liang Hua, kini juga menawarkan diri untuk menandatangani perjanjian untuk tidak memata-matai (no spy).

Berbicara melalui penerjemah dalam kunjungan ke London, Liang mengatakan Huawei bersedia berkomitmen untuk membuat peralatannya memenuhi standar no spy dan no back door atau tidak mengakses sistem, aplikasi atau jaringan selain dari mekanisme yang umum digunakan.

Tidak jelas apa yang dimaksud Liang dengan itu karena Huawei, seperti halnya perusahaan-perusahaan teknologi lainnya, mewajibkan pengguna untuk menandatangani persetujuan yang mengakui bahwa perusahaan itu mungkin berbagi informasi personal apabila diperlukan oleh otoritas setempat. (VOA)