“Ibu Susi, Salah Kami Apa? Istri Anak Kami Tidak Makan”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu nelayan dari Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Damir, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebab, menurut dia hal tersebut telah mempersulit aktivitas nelayan dalam mencari ikan. “Tolong hapus Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang telah Ibu Susi terapkan. Tolong bebaskan nelayan menggunakan jaring cantrang,” ucap Damir saat audiensi dengan sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Restoran Pulau Dua, Jakarta, hari Jumat (18/9).

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 4 Ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yakni terdiri dari dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, paying, cantrang, dan lampara dasar.

Menurut dia, kalau para nelayan dilarang menggunakan jaring cantrang, maka hasil tangkapan ikan para nelayan hanya sedikit. Akibatnya, para nelayan sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Kalau kami dilarang, anak dan istri kami mau dikasih makan apa?,” ucap Damir.

“Kalaupun ada larangan yang diberikan kepada kami, kesalahan kami apa?,” dia menambahkan.

Bahkan dia menyampaikan, nelayan hanya kaum awam yang tidak mengerti maksud dan tujuan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tersebut.

“Kalau ada kesalahan kami, tolong beri kami arahan yang jelas. Jangan malah menakuti kami. Kami nelayan, kami pekerja keras dan pekerjaan kami ini halal, bukan pencuri. Kami ingin kebebasan,” tutur Damir.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja