ICW: Penindakan Kasus Korupsi Semester I Menurun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penindakan kasus korupsi pada semester pertama tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan terjadi terutama di jumlah kasus, seperti yang disampaikan dalam hasil paparan tentang “Kinerja Penanganan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2016” yang digelar di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jalan Kalibatan Timur, Jakarta Selatan, hari Minggu (28/8).

 “Selama semester tahun ini, penindakan kasus korupsi mengalami penurunan terutama dari sisi jumlah kasus yang ditangani,” Peneliti Divisi Investigasi Wana Alamsyah didampingi Koordinator Divisi Investigasi Febri Hendri, dan peneliti Lais Abid.

Alamsyah menambahkan, tujuan laporan ini sebagai bagian dalam pemetaan atas kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum meliputi jumlah kasus, total kerugian negara, jumlah tersangka, dan modus yang dilakukan. Selain itu, mendorong transparansi data kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

“Data yang kita peroleh dari beberapa sumber di antaranya, melalui situs resmi institusi penegak hukum, media baik cetak maupun online selama periode bulan Januari sampai dengan Juni 2016,” ujar Alamsyah.

Dari hasil data tersebut, ICW telah menemukan beberapa catatan terkait dengan kinerja penanganan kasus korupsi. Ada tujuh lembaga yang diperoleh terhadap kasus korupsi yang saat ini masuk dalam proses penyidikan. Kasus korupsi paling banyak terjadi di birokrasi daerah, dari 210 kasus korupsi 69 persen terjadi di birokrasi. Kemudian diikuti oleh lembaga nonkementerian, BUMN, KPU, Kecamatan/Kelurahan, Universitas, dan DPRD.

Sementara untuk pelaku yang masuk tahap penyidikan tahun semester pertama ini sebanyak 217 dari birokrasi pemerintah, 107 dari pihak swasta tingkat komisaris, direktur, pegawai, konsultan, lalu 24 dari anggota dewan (DPR, DPRD, DPD), 14 pejabat BUMN dan BUMND, 13 masyarakat sipil, 10 kepala desa, lurah, camat dan aparat desa, serta tujuh kepala daerah.

Kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015 di antaranya, 110 bupati, 16 wakil bupati, 34 wali kota, tujuh wakil wali kota, 14 gubernur, dan terakhir dua wakil gubernur.

ICW menyimpulkan, penindakan kasus korupsi pada semester pertama tahun 2016 mengalami penurunan, terutama terjadi dari sisi jumlah kasus dan kerugian negara, kemudian dominasi birokrat daerah untuk melakukan korupsi terutama di sektor pelayanan publik. Untuk penindakan pencegahan, KPK mengalami peningkatan pada semester pertama, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja