IGJ: Paket Bali Gagal

BALI, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri India Anand Sharma dalam rapat Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO) menolak ‘Peace Clause’ dalam Perjanjian Pertanian dan tidak akan dinegosiasikan dengan trade facilitation. Peace clause berarti negara berkembang hanya bisa mendukung subsidi untuk petani dalam jangka waktu terbatas 4 tahun sementara negara maju dapat terus mensubsidi petaninya dalam jumlah besar.

Sikap India yang keluar pada hari Rabu (4/12) ini dinilai Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)  Riza Damanik sebagai penguatan posisi India atas Proposal G33 yang memastikan bahwa perundingan Paket Bali di Nusa Dua tidak akan menghasilkan Kesepakatan. Tetapi Amerika Serikat tetap akan mengganggu sikap India.

Pandangan umum yang disampaikan para pemimpin delegasi WTO hari ini hampir senada yaitu mendorong kesepakatan di Bali. Kunci perundingan WTO kali ini ada di tangan India dan Amerika Serikat sebagai pemain utama yang saling berkontradiksi.

Amerika Serikat sangat menginginkan bahwa India bisa menerima tawaran sehingga dihasilkan kesepakatan di Bali. Karena jika Bali gagal maka akan memperlemah sistem perdagangan multilateral dan menghancurkan WTO.

Pemerintah Indonesia memimpin pertemuan terbatas antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, India, dan Brazil untuk merundingkan isu peace clause yang menjadi penyebab utama kemandekan perundingan Paket Bali. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menekan India untuk dapat menerima tawaran peace clause.

“Saat ini, rezim perdagangan bebas telah gagal dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kesejaheraan, dan kehidupan yang berkelanjutan. Untuk itu, kita membutuhkan sebuah sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan rezim ekonomi yang lama, yaitu suatu sistem ekonomi yang bisa melindungi masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, migran, dan buruh”. Kata Riza Damanik.