Loading...
INDONESIA
Penulis: Sabar Subekti 13:25 WIB | Jumat, 23 Agustus 2024

IKN Nusantara Dinilai Belum Siap, Presiden Tetap Rayakan Hari Kemerdekaan di Sana

Presiden Indonesia Joko Widodo, kedua dari kanan, dan istrinya Iriana, kanan, berunding dengan Menteri Pertahanan dan presiden terpilih Prabowo Subianto, kedua dari kiri, sementara Ketua DPR Puyan Maharani, kiri, menyaksikan upacara peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia di istana presiden baru di ibu kota masa depan Nusantara, sebuah kota yang masih dalam pembangunan di pulau Kalimantan, Sabtu, 17 Agustus 2024. (Foto: AP/Achmad Ibrahim)

PENAJAM PASER UTARA, SATUHARAPAN.COM-Untuk pertama Indonesia memperingati 79 tahun kemerdekaan pada hari Sabtu dengan sebuah upacara di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Namun banyak pihak menilai itu belum selesai,  dan belum siap.

Pembangunan IKN Nusantara direncanakan untuk meringankan beban Jakarta tetapi pembangunannya terlambat dari jadwal.

Ratusan pejabat dan tamu undangan yang mengenakan pakaian adat suku Indonesia berkumpul di hamparan rumput di tengah pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang sedang berlangsung dan pemandangan derek konstruksi di pusat kota Nusantara.

Presiden Joko Widodo beserta para menteri kabinetnya menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Kepresidenan baru, yang dibangun dalam bentuk patung pelindung bersayap elang yang disebut Garuda.

Perayaan tersebut awalnya direncanakan untuk meresmikan Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru, tetapi karena pembangunan yang terlambat, tidak jelas kapan pemindahan akan dilakukan.

Joko Widodo mengatakan awal pekan ini bahwa 8.000 tamu akan diundang, tetapi jumlahnya kemudian dikurangi menjadi 1.300 karena infrastruktur yang memadai belum tersedia.

Perayaan di Istana Negara baru di Pulau Kalimantan tersebut diadakan bersamaan dengan perayaan di Istana Merdeka di Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Joko Widodo mulai bekerja di istana presiden baru di Nusantara pada akhir Juli dan mengadakan rapat kabinet pertamanya di sana pada hari Selasa (20/8).

Lebih dari 5.000 petugas dari kepolisian dan militer Indonesia dikerahkan untuk upacara tersebut dan 76 pembawa bendera kehormatan berbaris di belakang bendera merah-putih nasional.

Jakarta, dengan sekitar 10 juta penduduk di batas kota dan tiga kali lipat jumlah tersebut di wilayah metropolitan yang lebih besar, banjir secara berkala dan jalan-jalannya sangat macet sehingga kemacetan lalu lintas mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar US$4,5 miliar per tahun.

Udara dan air tanah di ibu kota lama, di pantai barat laut pulau Jawa, sangat tercemar, dan telah digambarkan sebagai kota yang paling cepat tenggelam di dunia. Diperkirakan sepertiga kota dapat tenggelam pada tahun 2050, karena ekstraksi air tanah yang tidak terkendali, serta naiknya Laut Jawa akibat perubahan iklim.

Pembangunan ibu kota baru dimulai pada pertengahan tahun 2022, tersebar di area seluas sekitar 2.600 kilometer persegi (1.000 mil persegi) yang diukir dari hutan Kalimantan. Para pejabat mengatakan bahwa kota itu akan menjadi kota hijau futuristik dengan hutan dan taman yang melimpah, didukung oleh sumber energi terbarukan dan menggunakan pengelolaan limbah yang cerdas.

Namun, proyek tersebut telah dikritik oleh para pegiat lingkungan dan masyarakat adat, yang mengatakan bahwa proyek tersebut merusak lingkungan, semakin mempersempit habitat hewan yang terancam punah seperti orangutan, dan menggusur masyarakat adat yang bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka.

Sejak dimulainya pembangunan, tujuh upacara peletakan batu pertama telah dilakukan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintah dan publik, serta hotel, bank, dan sekolah.

Dengan populasi sekitar 275 juta, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar investor ibu kota baru adalah perusahaan-perusahaan Indonesia. Pemerintah menyumbang 20% ​​dari anggaran US$33 miliar dan sangat bergantung pada investasi sektor swasta untuk sisanya.

Untuk menarik investor, Joko Widodo baru-baru ini menawarkan insentif untuk ibu kota baru, termasuk hak atas tanah yang berlaku hingga 190 tahun dan insentif pajak yang besar. Widodo, yang telah memimpin negara selama 10 tahun, akan meninggalkan jabatannya pada bulan Oktober. (AP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home