IMF Minta G20 Hindari Kerusakan Pemulihan Ekonomi

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Christine Lagarde, hari Selasa (14/3) memperingatkan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia untuk mencegah kerusakan pemulihan global dengan kebijakan yang akan menghambat perdagangan dan imigrasi.

Dalam pesan kepada para menteri G20 menjelang pertemuan mereka pekan ini, Lagarde mengatakan bahwa perekonomian dunia sedang dalam proses pemulihan, “tapi akan keliru jika menganggap bahwa perekonomian akan langsung” membaik.

“Yang terpenting, kita secara bersama harus menghindari kerusakan yang ditimbulkan sendiri,” kata Lagarde dalam tulisan blog. “Kita harus menghindari kebijakan yang akan merusak perdagangan, imigrasi, arus modal dan berbagi teknologi lintasbatas.”

Pesan itu tampaknya menargetkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang di awal pemerintahannya sudah memberlakukan pembatasan imigrasi kontroversial dan mengancam akan menjatuhkan sanksi perdagangan unilateral terhadap para mitra dagang terdekat AS, serta mengecam kesepakatan perdagangan multilateral dan berbagai organisasi.

“Langkah-langkah semacam itu akan merusak produktivitas, pendapatan dan standar hidup seluruh warga negara,” ujar Lagarde.

IMF pada Januari memperkirakan pertumbuhan global meningkat menjadi 3,4 persen pada tahun ini dan 3,6 persen pada 2018, dibandingkan dengan 3,1 persen pada tahun lalu. Hal itu sebagian disebabkan oleh harapan akan kebijakan yang lebih ramah pertumbuhan di Amerika Serikat, serta prospek lebih baik untuk kawasan euro, Inggris dan Jepang.

Lagarde mengatakan “penguatan aktivitas belakangan ini menunjukkan bahwa perekonomian dunia akhirnya keluar dari masa pemulihan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.”

Namun, dia mengingatkan “mempertahankan momentum pertumbuhan yang positif secara berkelanjutan membutuhkan kebijakan ekonomi makro yang mendukung,” karena permintaan masih lemah dan inflasi belum mencapai target yang diinginkan di banyak negara baru. (AFP)