Indonesia Ajak IMF-Bank Dunia Bantu Skema Pembiayaan dan Asuransi Bencana Alam

NUSA DUA, BALI, SATUHARAPAN.COM – Sebagai negara yang terletak di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, Indonesia kerap mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kecuali Kalimantan, hampir tidak ada daerah di Indonesia yang tidak berpotensi diguncang bencana alam.

Kawasan berbentuk seperti tapal kuda yang mencakup wilayah sepanjang 40.000 kilometer itu, membuat Indonesia sepanjang tahun 2018 sudah diguncang ratusan gempa, termasuk serangkaian gempa di Lombok Agustus lalu, disusul gempa dan tsunami di Palu akhir September lalu.

Mencermati hal ini pemerintah Indonesia sedang mempelajari penerapan skema pembiayaan dan asuransi bencana alam. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di sela-sela Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

“Saya tahu negara-negara di Amerika Latin Cile, Kolombia, Peru, Meksiko membuat semacam bond (obligasi, Red) untuk menghadapi apa yang disebut kemungkinan probabilita terjadinya gempa bumi. Sangat relevan sekali dengan kita. Mereka baru meluncurkannya tahun 2018 ini, dibantu Bank Dunia, dan mencakup hingga 2022. Saya ingin mempelajari hal itu, bagaimana caranya, karena Indonesia negara yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Ditambahkannya, sudah saatnya Indonesia berpikir jauh ke depan untuk tidak saja mempersiapkan sistem peringatan dini atau membantu ketika bencana terjadi, tetapi juga apa yang akan dilakukan untuk membangun kembali perekonomian pasca gempa.

“Seperti tadi pagi saya, Pak Luhut, Ibu Lagarde datang ke Lombok dan membantu masyarakat dari sisi emergency. Tapi tentu harus ada upaya untuk membangun kembali perekonomian mereka. Bagaimana kita dapat terus mengembangkan instrumen keuangan kita sehingga dapat mencover risiko yang bermacam-macam yang dihadapi masyarakat.” Sri Mulyani menyebut Maroko yang memiliki skema pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah UKM dan perumahan untuk bencana.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan hal yang sama ketika diwawancarai VOA Minggu malam (7/10). “Saya bawa kasus Palu menjadi model penanganan gempa dan pendanaannya bagaimana. Kan saya sudah sampaikan, bagaimana kita sedang berpikir buat logistic-base di Medan, Bangka-Belitung, Surabaya, Makassar, yang gempanya kurang. Kita siapkan pendanaannya. Karena kita hidup di Ring of Fire, jadi tentu gempa yang besar dapat saja terjadi. Nah, kita bawa gagasan ini ke IMF-WB Meeting agar menjadi suatu model, bagaimana kita mengasuransikan hal ini sehingga negara-negara maju lain yang ingin membantu, dapat membantu. Ini menjadi suatu sistem yang baru yang akan kita bahas dalam pertemuan nanti.”

Lebih jauh Luhut, yang menjadi Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, mengatakan bahwa Indonesia sudah menyiapkan anggaran untuk skema ini, “tetapi jika semua kita handle sendiri kan berat juga ke depan nanti. Jadi kita ajak negara-negara maju ikut membantu kita.” Sebelumnya Luhut menyebut angka Rp22 triliun dalam satu tahun untuk menanggulangi bencana, atau satu persen dari APBN tahun ini.

Pada Senin (8/10) pagi, Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Direktur Eksekutif IMF Christine Lagarde, datang ke Desa Guntur Macan di Lombok, salah satu desa terdampak gempa yang terparah pasca serangkaian gempa Juli-Agustus lalu. “Saya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa kami tidak melupakan Lombok. Bukan karena ada gempa di Sulawesi, kami jadi lupa. Presiden juga akan ke sini (Lombok, Red) setelah dari Bali,” kata Luhut ketika bertemu sejumlah korban gempa.

Lagarde dalam kesempatan itu mengatakan ia membawa sumbangan sebesar Rp2 miliar  dari para karyawan IMF, untuk korban gempa di Lombok dan Palu.

Badan Nasional Penanggulangan dan Bencana BNPB, telah menetapkan Lombok kini berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan. Hingga 1 Oktober 2018, 564 orang meninggal dan 1.584 orang luka-luka akibat serangkaian gempa gempa di Lombok. Sementara jumlah rumah yang rusak mencapai 167.961 rumah.

Sementara di Palu dan Donggala, sedikitnya 1.948 orang meninggal dan 10.679 luka-luka akibat gempa dan tsunami 28 September lalu. (Voaindonesia.com)