Indonesia Akan Jabat Presiden Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Indonesia akan menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mulai 1 Mei. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan, selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengambil tema investasi dalam bidang perdamaian, meningkatkan keamanan, dan kinerja pasukan perdamaian PBB.

Jabatan presiden Dewan Keamanan PBB memang digilir setiap bulan sesuai abjad. Indonesia mendapat giliran selama Mei setelah sepanjang bulan ini jabatan presiden Dewan Keamanan PBB dipegang oleh Jerman.

Dalam jumpa pers mingguan di kantornya, Kamis (25/4), Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas menjelaskan, tema "Investasi dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB" diambil karena misi perdamaian PBB masih merupakan cara paling kuat dari Dewan Keamanan untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, kehadiran PBB di beragam wilayah konflik diwakili oleh pasukan perdamaian.

Grata mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat untuk membahas isu mengenai misi perdamaian PBB, karena Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar untuk pasukan perdamaian PBB.

"Kita saat ini menduduki urutan delapan dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi empat ribu personel pasukan perdamaian PBB. Saat ini kita menyumbangkan 3.532 personel," katanya.

Grata menambahkan, bulan lalu Indonesia mengirimkan lebih dari seratus personel perempuan untuk pasukan perdamaian PBB. Indonesia memang terus meningkatkan kehadiran tentara perempuan dalam misi perdamaian PBB. Hal ini sejalan dengan keinginan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, untuk lebih meningkatkan pelibatan dan peran perempuan dalam pasukan perdamaian PBB.

"Indonesia juga terlibat dalam penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusian sebesar US$1 juta (Rp14 miliar) untuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi warga Palestina," katanya.

Menurut Grata, tema misi perdamaian PBB penting diangkat karena tantangan dan dinamika konflik menyebabkan pasukan perdamaian PBB di lapangan menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi. Apalagi, kesuksesan sebuah misi bergantung pada persiapan dan ini menyangkut pelatihan dan perlengkapan.

Menlu Retno Marsudi Pimpin Sidang Terbuka Dewan Keamanan

Pada 7 Mei, lanjut Grata, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan untuk membahas tema "Investasi Dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB". Debat terbuka ini akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Indonesia juga akan mengundang sejumlah komandan pasukan perdamaian PBB yang tengah menjalankan tugasnya untuk meminta masukan dan saran.

Retno Marsudi juga akan membuka pameran foto berjudul "Investasi Dalam Bidang Perdamaian" pada 6 Mei. Pameran foto ini digelar di Markas Besar PBB di New York hingga 17 Mei. Pameran foto ini bertujuan menampilkan kontribusi Indonesia dan mendorong dan menciptakan perdamaian serta pembangunan dunia.

Kemudian, pada 9 Mei, Retno Marsudi akan memimpin diskusi informal Dewan Keamanan mengenai Palestina. Diskusi informal ini akan difokuskan pada upaya-upaya untuk mencari solusi guna mendorong diimplementasikannya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2334 tentang Permukiman Ilegal Yahudi.

Sebagai Presiden Dewan Keamanan, Indonesia selama Mei akan menginisiasi sejumlah kegiatan termasuk menggelar debat terbuka soal perlindungan warga sipil di daerah konflik pada 23 Mei. Acara ini juga akan dihadiri oleh Presiden ICRC (Komite Palang Merah Internasional) sebagai pembicara.

Grata mengatakan, ada kemungkinan isu Yaman dan Libya juga akan dibahas selama Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Selama tiga bulan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, sambung Grata, Indonesia terlibat banyak dalam pencapaian dan peciptaan perdamaian dunia, terutama di bidang penanggulangan terorisme. Indonesia telah berhasil memastikan semua tindakan terorisme mendapatkan perhatian setara di Dewan Keamanan.

Selain itu, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam perdamaian Afghanistan dengan mengeluarkan resolusi mengenai perpanjangan misi bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA).

Sebelum terbang ke New York, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi direncanakan menghadiri pertemuan tingkat menteri ACD (Dialog Kerjasama Asia) di Doha, ibu kota Qatar, pada 1 Mei. Ini merupakan pertemuan keenam yang akan membahas beberapa isu, termasuk menilai kinerja ACD sejak berdiri 17 tahun lalu.

"ACD memiliki kerja sama dalam enam bidang yaitu terkait konektivitas, teknologi informasi, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, keamanan pangan, keamanan energi dan air, sektor budaya dan pariwisata, dan juga pembangunan berkelanjutan dan inklusif," kata Arrmanatha.

Arrmanatha menambahkan, Indonesia sendiri memimpin kerja sama dalam konteks keamanan pangan, energi, dan air. Isu yang akan menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan keenam ACD di Doha adalah kerja sama energi untuk mencapai ketahanan energi.

ACD merupakan pertemuan informal yang bertujuan untuk membahas dan bekerja sama dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan mengembangan kerja sama pemberdayaan masyarakat. (Voaindonesia.com)