Indonesia Tidak Menerima Pemisahan Crimea dari Ukraina

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Ukraina dalam masalah Crimea yang menghangat dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia tidak bisa menerima Crimea secara sepihak melepaskan diri dari Ukraina.

"Saya sampaikan, arahan presiden jelas dan prinsipil. Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip kedaulatan negara, senantiasa mengedepankan prinsip integritas wilayah suatu negara apakah itu Ukraina, Serbia dan Kosovo, Georgia," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (19/3).

"kita selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, oleh karena itu tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina.

"Di lain pihak disaat yang sama, kita senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi dan kepatuhan terhadap konsitutusi. Ini kita merujuk pada gejolak di Ukraina sebelumyna, sebelum kasus yang terakhir ini. Kita senantiasa tidak ingin melihat perubahan sebuah pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah melalui pemilu digulingkan melalui aksi demonstrasi yang tidak konstitusional," kata Menlu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

Menlu mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Crimea tidak berpengaruh langsung terhadap Indonesia, namun secara global tentu akan memberikan pengaruh.

"Sangat membawa dampak pada suasana hubungan antara Rusia dan negara lain seperti Amerika dan Uni Eropa tentu akan bawa dampak kepada berbagai belahan dunia kalau dibiarkan semakin memburuk," kata Marty.

Menurut penjelasan Menlu, kalau pemisahan itu sesuai kesepakatan negara induknya, itu bisa diterima. Misalnya, Sudan Selatan berpisah menjadi negara merdeka, Indonesia langsung mendukung. Karena pemisahan Sudan Selatan atas dasar persetujuan.

"Ketika Serbia dan Montenegro pisah, kita juga dukung karena itu berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau yang Kosovo lepas dari Serbia kemarin dan sekarang Crimea dan Ukraina, itu kan secara sepihak, unilateral, satu kelompok manusia, itu tidak bisa kita terima," kata Marty Natalegawa. (Ant)