Inflasi Adalah Musuh Perekonomian Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan inflasi khususnya yang naik dengan tajam dan pergerakannya tidak stabil merupakan musuh ekonomi karena menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin mengajak kita memahami mengapa pengendalian inflasi penting. Inflasi adalah musuh ekonomi apalagi bila naiknya tajam dan terus berfluktuasi,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPD) V 2014 di Jakarta, Rabu (21/5).

Menurut Yudhoyono, kondisi harga yang naik dengan tinggi dan dengan pergerakan yang tidak stabil merupakan musuh ekonomi dan musuh rakyat.

Hal itu, ujar dia, karena pemerintah telah berusaha keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dalam menaikkan upah pekerja tetapi bila harga terus melambung maka tentu semua itu tidak ada artinya.

Selain itu, lanjutnya, harga yang tidak stabil juga membuat kesukaran karena membuat kalangan pebisnis dan dunia usaha sulit untuk merencanakan bisnisnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa stabilitas harga merupakan salah satu dari tiga komponen penting dalam makro ekonomi, selain pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

SBY mengutarakan harapannya agar tidak ada pihak yang latah yang berpendapat bahwa meski indikator makro bagus, tetapi kondisi perekonomian mikro jelek.

“Mikro merupakan agrerat makro, sehingga bila makro baik pastilah mikro juga baik,” katanya.

Mengingat ketiga pilar penting perekonomian itu, maka sangat penting pula bagi pemerintah untuk menjaga baik pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilisasi harga meski bagaimanapun gejolak perekonomian di tingkat global.

Presiden Yudhoyono juga mengemukakan bahwa dirinya selalu mengingatkan dalam forum G20 mengenai kondisi pasar perekonomian yang sering ada penyimpangan.

Presiden: Pemerintah Tidak Serahkan Sepenuhnya Kepada Pasar

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tidak sepenuhnya menyerahkan sistem perekonomian kepada mekanisme pasar karena Indonesia menggunakan jalan tengah di dalam ekonomi.

“Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar,” kata Presiden Yudhoyono.

Menurut Presiden, Indonesia telah memilih jalan tengah yaitu the third way (jalan ketiga) yang tidak menggunakan fundamentalisme pasar ataupun sistem perekonomian yang sangat ketat dalam mengendalikan pasar.

SBY menegaskan pasar memerlukan kontrol dan peran pemerintah secara tepat, khususnya dalam mengendalikan inflasi karena stabilisasi harga merupakan salah satu pilar perekonomian makro.

“Singkatnya peran yang harus kita lakukan tim pengendalian inflasi dari pemerintah dan daerah telah bekerja keras. Kita jangan apatis,” ujarnya.

Presiden menuturkan, ketika harga BBM dinaikkan pada tahun 2005, 2008, dan 2013, pemerintah telah mengukur dampaknya terhadap perekonomian.

Namun, pada saat harga BBM diturunkan, ujar dia, ternyata harga tidak mau turun sehingga Presiden akhirnya memerintahkan BUMN menurunkan harga guna memberi contoh.

“Pasar jangan dibiarkan jalan sendiri karena bisa membuat rusak ekonomi. Diperlukan pemerintah yang peduli dan mengatur dengan baik,” katanya.

BI: Peran Tim Pengendalian Inflasi Mutlak Diperlukan

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan peran tim pengendalian inflasi dan koordinasi yang baik mutlak diperlukan dalam mengatasi kenaikan harga yang tajam dan tidak stabil.

“Peran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) mutlak diperlukan dalam rangka mencapai inflasi yang rendah guna mencapai masyarakat yang sejahtera,” kata Agus dalam Rakornas V TPID 2014 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, setiap daerah perlu penanganan khusus terutama dalam hal aspek sinergi untuk mengatasi permasalahan struktural yang mengganggu pengendalian inflasi seperti struktur pembentukan harga dan transparansi harga serta belum selarasnya asumsi makro dalam penggunaan kebijakan.

Untuk itu, dalam Rakornas bertajuk “Memperkuat Koordinasi Pusat Daerah dan Mempercepat Kerja Sama Antar-Daerah Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Harga serta Meningkatkan Perekonomian Daerah” itu diharapkan dapat meningkatkan kerja sama pengendalian inflasi antara pusat dan daerah.

“Rakornas merupakan forum koordinasi pengendalian inflasi tingkat tertinggi agar tercipta sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan stabilitas harga,” katanya.

Gubernur BI mengingatkan pengendalian inflasi juga mampu mengelola tingkat inflasi 2013 dengan baik sehingga tidak mencapai dua digit.

Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen sebanyak 233 TPID yang telah terbentuk dan di antaranya telah mengeluarkan terobosan inovatif seperti pemberian subsidi ongkos angkut Jatim dan konversi BBG bagi nelayan di Gorontalo.

Dalam acara tersebut juga disampaikan penghargaan TPID Provinsi terbaik untuk 2013 yang diterima TPID Sumsel (kategori Sumatera), TPID DIY Yogyakarta (kategori Jawa), TPID Kalteng (kategori kawasan timur Indonesia).

Sedangkan TPID kabupaten/kota terbaik untuk 2013 adalah kota Tebing Tinggi dan kota Padang (Sumatera), kabupaten Malang dan kabupaten Jember (Jawa), kabupaten Sinjai dan kota Pontianak (kawasan timur Indonesia).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menginginkan inflasi untuk harga kebutuhan pokok pada Lebaran 2014 tidak tinggi seperti yang sering dialami pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya.

“Terkait kesiapan Lebaran, kita tahu setiap Lebaran masalah suplai bahan pokok harga-harga meningkat luar biasa,” kata Chairul Tanjung di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (16/5).

Untuk itu, ia ingin memastikan jajaran perekonomian benar-benar bersiap agar harga tidak naik, seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga tingkat inflasi juga dapat terjaga dengan baik hingga akhir tahun.

Chairul yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu, berpendapat selama ini pengelolaan kebutuhan pokok lebih dititikberatkan kepada aspek permintaan, tetapi tidak pada sisi suplai atau pasokannya.

Menko Perekonomian Pimpin Rakornas V TPID

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Chairul Tanjung dilantik dua hari lalu menjadi Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa yang menjadi calon wakil presiden.

“Rakornas ini dihadiri Menteri Perdagangan yang akan membahas mengenai pengaturan perdagangan karena supply chain menjadi faktor utama penyebab terjadinya inflasi,” kata Chairul Tanjung dalam Rakornas tersebut.

Chairul mengatakan salah satu sumber inflasi adalah harga bahan pangan, sehingga akan dibahas mengenai pasokan bahan pangan itu oleh Menteri Pertanian. Dia mengatakan ketersediaan bahan pangan harus cukup dan bertambah.

“Namun perlu diketahui bahwa demand jauh bertambah lebih cepat dari pasokan karena tiap tahun jumlah penduduk bertambah sekitar empat juta orang,” ujarnya.

Menurut dia, kesenjangan atau gap antara pasokan dan kebutuhan itu harus diatasi dan akan dibahas dalam Rakornas V TPID tersebut.

Dia juga mengatakan dari segi distribusi yang berkaitan dengan transportasi, hadir Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang akan berbicara mengenai masalah keterhubungan antardaerah.

“Untuk infrastruktur ada Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto yang akan membahas mengenai infrastruktur jalan untuk mendukung distribusi,” katanya.

Chairul mengatakan salah satu ciri negara maju adalah inflasi yang rendah dan tingkat transparansi makin tinggi. Dia menjelaskan apabila negara maju pasti didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi yaitu mampu mengatur logistik dan distribusi dengan baik.

“Tantangan kita adalah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara maju dengan tingkat inflasi yang rendah,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rakornas itu mengatakan harus ada kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi barang. Karena itu, menurut dia, salah satu komponen untuk menjaga tingkat inflasi adalah kebersamaan antardaerah.

“Tiap daerah ada keberagaman, ada yang surplus kebutuhan pokok namun ada yang kekurangan sehingga harus saling melengkapi,” katanya.

Gamawan menegaskan diperlukan koordinasi yang intensif antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Selain itu, menurut dia, kerja sama itu diperlukan untuk menekan harga kebutuhan pokok di daerah. (Ant)